.webp)
Kader Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai dilema dengan keputusan DPP mengusung Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) di Pilgub Sulsel 2024. Salah satu alasannya karena Fatmawati Rusdi seorang kader NasDem.
"Paket diusung Golkar di Pilgub salah satunya kader partai lain yang tak mustahil niscaya akan memikirkan kepentingan kader-kader mereka (NasDem) yang ikut bertanding di pilkada kabupaten/kota," ujar salah satu kader senior Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri kepada detikSulsel, Jumat (9/8/2024).
Armin menganggap keputusan itu akan berpengaruh dengan kader Golkar yang tengah bertarung di pilkada kabupaten/kota. Menurut dia, kader NasDem yang maju di pilkada kabupaten/kota akan bersaing dengan kader Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pesaing kuatnya (kader NasDem di pilkada kabupaten/kota) justru lebih banyak dari kader Golkar. Saya pribadi, jujur mengaku tak tahu lagi bagaimana mensiasati fakta politik yang bagi saya sangat dilematis ini. Kita lihat saja nanti, apa hasil bakal terjadi," jelasnya.
Dia juga menyebut keputusan DPP mengusung ASS-Fatma sebuah paradoks meski Golkar memang butuh koalisi di Pilgub Sulsel. Hasrat DPP diangap mengabaikan potensi kader yang telah diberi surat tugas.
Kelima kader yang sebelumnya diberikan surat tugas tersebut, yakni Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Ketua DPD Golkar Sulsel Taufan Pawe, Waketum DPP Nurdin Halid, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, dan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.
"Paradoksnya, karena ada 5 kader Golkar sebelumnya diberi surat tugas untuk mensosialisasikan diri. Dan hasil survey membuktikan jika tingkat keterpilihan di antara mereka, tak kalah bersaing dengan figur lain dari partai lain. Tapi DPP Golkar malah justru mengusung figur lain dan atau kader dari parpol lain," ketusnya.
Sementara itu, pengurus DPD Golkar Sulsel Abbas Hadi justru terang-terangan mendorong kader Golkar, Adnan Purichta Ichsan dan Indah Putri Indriani maju lewat Gerindra dan PKS. Dia mewacanakan agar salah satu di antaranya diduetkan dengan tokoh Sulsel Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin Kambo.
"Kalau pada akhirnya, Pak Syafruddin maju berpasangan dengan salah satu kader Golkar, Pak Adnan atau Ibu Indah, atas usungan dan dukungan Gerindra dan PKS, maka saya akan minta izin ke Ketua Umum DPP Golkar untuk mendukung dan mengkampanyekan pasangan ini," tegas Abbas kepada detikSulsel, Jumat (9/8).
Abbas menyebut Syafruddin merupakan sosok sederhana dan rendah hati. Rekam jejak dan pengalaman mantan Wakapolri itu juga dinilai mumpuni.
"Pak Syaf low profile, pengalaman dan track record di birokrasi sebagai Menpan-RB dan PJU Polri di berbagai level kepemimpinan institusi kepolisian," katanya.
Sementara, Adnan maupun Indah adalah kader muda Golkar yang sarat pengalaman sebagai kepala daerah yang dicintai rakyat. Bukan kepala daerah yang dicaci maki rakyatnya.
"Terlebih bukan kader muda yang dikarbit dan ujuk-ujuk jadi elite Golkar hanya karena dikatrol oleh bapaknya atau suaminya. Indah matang sebagai organisatoris di organisasi intra maupun ekstra kampus sebelum menjadi tenaga ahli legislator Senayan," jelasnya.
"Sementara Adnan adalah dedengkot GM-FKPPI sebelum jadi anggota DPRD Sulsel dan Ketua PMI Sulsel," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, DPP Golkar telah mengumumkan akan mengusung ASS-Fatma untuk Pilgub Sulsel. Melansir detikNews, pengumuman itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/8).
"Kita akan mengumumkan hari ini ada 10 calon gubernur dan wakil gubernur lagi yang sudah kami simulasikan, sudah kami exercise, terus kemudian sudah kami rapatkan tadi malam bersama dengan Ketua Umum Pak Airlangga dan juga ada 278 kabupaten/kota yang juga sudah kami putuskan tadi malam," kata Doli.
Sejauh ini, kata Doli, Golkar sudah menerbitkan 22 SK kepada cagub dan cawagub di Pilkada 2024. Selain itu, ada 309 calon bupati/calon wakil bupati maupun calon wali kota/calon wakil wali kota.
"Nanti kita tunggu lagi tanggal 18 Agustus, berarti ada sekitar 15 lagi, 15 lagi calon gubernur dan wakil gubernur dan sekitar 199 lagi calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota," ujarnya.
(sar/hmw)
