.webp)
Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 2 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menyinggung utang Pemprov Sulsel di era kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) senilai Rp 1,7 triliun. ASS sebagai cagub Sulsel nomor urut 2 pun membalas Danny dengan membahas dana bagi hasil (DBH).
Perdebatan itu terjadi dalam sesi tanya jawab debat kedua Pilgub Sulsel yang digelar di Hotel Claro Makassar, Minggu (10/11/2024). Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Danny Pomanto-Azhar Arsyad mulanya diberi kesempatan kepada moderator untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi.
"Utang Pemerintah Provinsi Sulsel Rp 1,709,140,191,10. Besar sekali. Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi kita di bawah rata-rata nasional 4,51 padahal nasional 5,05, Makassar 5,31. Kontribusi Makassar adalah 34,67%, kalau kita keluarkan Makassar dari Sulsel, maka kerja-kerja pemerintah terdahulu hanya sekitar 2,9%," kata Danny.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Omongan Danny kemudian disela oleh moderator. Danny tidak sempat mengajukan pertanyaan karena waktu yang diberikan sudah habis. Moderator kemudian memberikan kesempatan paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan.
"Saya tidak tahu mau jawab apa. Karena pertanyaannya tidak ada. Tapi saya karena ini coba tebak-tebak saja pertanyaannya," kata Andi Sudirman mengawali pemaparannya.
Andi Sudirman mulanya menjelasakan bahwa DBH tidak masuk sebagai kategori utang pemerintah. Dia kemudian menjelaskan skema pencairan DBH yang pencairannya kepada pemerintah kabupaten dan kota kerap terlambat.
"Sepanjang sejarah gubernur selalu 3 bulan terakhir DBH tidak terbayarkan. Kenapa? Karena siklus per tiga bulan, per triwulan baru dilaksanakan. Pertanyaan saya, Oktober, November, Desember kira-kira dibayarnya kapan ketika closingnya tanggal 1? Pasti (pembayaran DBH) menyeberang," jelasnya.
"Kemudian di semua pemerintah di seluruh Indonesia, bulan Januari, Februari, Maret, DPA baru tercipta ketika Februari baru terlaksana. Kemudian kapan bayarnya? Rata-rata adalah Maret," papar Andi Sudirman.
Andi Sudirman mengklaim dirinya sudah melakukan pembayaran DBH sebelum masa akhir jabatannya sebagai gubernur Sulsel pada 5 September 2023. Utang Pemprov Sulsel ke pihak ketiga bahkan berkurang drastis.
"Saya meninggalkan pemerintahan saya bayar DBH sampai bulan 9 eh bulan 6, kemudian ada fase. Infrastruktur terbayarkan terakhir itu tinggal Rp 54 miliar, dan sekarang bapak tahu, satu tahun saya tinggalkan bisa hitung berapa ratus miliar yang sekarang terjadi, apa yang terjadi bahwa kita harus paham sistem pemerintahan," tuturnya.
Andi Sudirman juga meluruskan terkait isu defisit anggaran yang ramai sejak meninggalkan Pemprov Sulsel. Dia menilai ada pemahaman yang keliru terkait memaknai kondisi defisit tersebut.
"Banyak ini isu masalah defisit tapi dia tidak paham. Terkait saya luruskan saja, terkait masalah defisit, kita perencananaan selalu dalam estimasi standar internasional, selalu ada plus minus 15%," ujarnya.
Dia kemudian menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Pemkot Makassar yang cukup tinggi. Andi Sudirman menyayangkan hal tersebut karena uangnya tidak bisa direalisasikan untuk masyarakat.
"Saya harus melebihkan, kenapa? Makanya terjadi di Makassar, apa yang terjadi, selalu Silpa Rp 700 miliar setiap tahunnya rata-rata Rp 500 miliar dan sebagainya. Artinya ada uang masyarakat yang tidak dibelanjakan oleh pemerintah," paparnya.
"Jadi saya selalu melebihkan satu persen lebih plus minus 15% dalam setiap estimasi. Untuk apa, supaya kalau ada yang tidak terlaksana saya punya opsi yang kedua, karena tidak mungkin kita kembali di pembahasan tahun lalu. Itu strategi dalam budgeting. Dan saya selalu silpa dalam tiga tahun," pungkasnya.
(sar/asm)
