Anggota Komisi II DPR menyoroti ada banyak konflik pertanahan. Ia mengusulkan tambahan alokasi anggaran buat Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Ahli waris perlu balik nama sertifikat tanah warisan untuk memastikan status kepemilikan. Namun, proses ini bisa menghadapi kendala saat ada perbedaan pendapat.