detikNews
MK Perketat Aturan PHK dalam UU Ciptaker
Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Jumat, 01 Nov 2024 11:34 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
MK Ubah Pasal soal Upah Buruh, Masukkan Unsur Perumahan hingga Rekreasi
Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Jumat, 01 Nov 2024 10:21 WIB
detikNews
Putusan MK: PKWT Paling Lama 5 Tahun, Termasuk Jika Ada Perpanjangan
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Jumat, 01 Nov 2024 09:54 WIB
02:15
detikNews
Partai Buruh Harap Pemerintah-DPR Patuhi Putusan MK soal UU Ciptaker
Partai Buruh mengucap terima kasih kepada MK dan meminta pemerintah segera menjalankan putusan MK.
Jumat, 01 Nov 2024 09:28 WIB
detikNews
MK Sarankan Ada UU Ketenagakerjaan Baru yang Terpisah dari UU Ciptaker
Dari jumlah tersebut, ada 36 permohonan yang telah diputus oleh MK dengan 12 permohonan di antaranya dikabulkan, baik kabul seluruhnya maupun kabul sebagian.
Jumat, 01 Nov 2024 07:23 WIB
detikNews
Video: MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh soal UU Ciptaker
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dkk terkait UU Ciptaker.
Kamis, 31 Okt 2024 20:34 WIB
detikNews
Ini 21 Pasal UU Ciptaker yang Diubah MK, Termasuk soal Libur dan Penghasilan
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dkk terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Kamis, 31 Okt 2024 18:13 WIB
detikNews
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh dkk, Ubah 21 Pasal di UU Ciptaker
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Kamis, 31 Okt 2024 17:56 WIB
detikJateng
Demo Buruh di Kantor Gubernur Jateng Tuntut Kenaikan UMP 10 Persen
Massa buruh dari sejumlah federasi berdemo di halaman Kantor Gubernur Jateng. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi hingga 10 persen. Ini alasannya.
Kamis, 31 Okt 2024 16:52 WIB
detikJabar
Pandangan Cawalkot Bandung Terkait Reformasi Birokrasi dan Korupsi
Empat pasangan calon Wali Kota Bandung 2024 mengusulkan strategi reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Berikut ulasannya.
Kamis, 31 Okt 2024 12:25 WIB