Pembelian Rusun Subsidi 45 Meter Diusulkan Bebas Pajak

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan rumah susun (rusun) 45 meter persegi diusulkan untuk mendapatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara evaluasi kinerja dan program kerja BP Tapera 2026 bersama Komite Tapera di Gedung Aula Jusuf Anwar, Jakarta Pusat.

"Kita juga memohon ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Karena kebebasan PPN untuk rumah dengan skema FLPP saat ini kan luasannya dari 21-36 meter persegi. Padahal tadi ada kesepakatan juga, disetujui untuk perluasan rumah, rumah susun terutama sampai tipe 45 meter persegi gitu ya sehingga ini perlu disesuaikan PPN DTP-nya," kata Heru kepada awak pada Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya batasan penerima manfaat insentif PPN DTP hanya untuk pembeli rusun subsidi 21-36 meter persegi. Sementara ukuran rusun 45 meter persegi baru ditambahkan dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 23/KPTS/M/2026 yang mengatur batas harga jual hingga tenor kredit pada April 2026. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian.

Tidak hanya itu, BP Tapera juga meminta batas maksimal harga rumah yang bisa mendapat bebas pajak juga diperluas. BP Tapera ingin rusun di atas Rp 250 juta juga dibantu untuk mendapatkan insentif PPN DTP.

"Yang di atas itu (Rp 250 juta) disesuaikan dengan harga rusun yang baru, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PKP, itu belum ter-cover (PPN DTP). Itu kita mintakan juga perluasan ke Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa). Sudah ditugaskan saya dengan Dirjen Anggaran untuk menghitung kebutuhan fiskalnya terkait dengan PPN DTP," terangnya.

Harga Rusun Subsidi Terbaru

Berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 23/KPTS/M/2026 berikut harga rusun subsidi terbaru.

A. Provinsi

Bagaimana dengan Jabodetabek? Cek halaman selanjutnya

B. Kabupaten/Kota

Itulah patokan harga maksimal rusun subsidi dalam aturan terbaru.