Komite Tapera menyetujui usulan tenor KPR diperpanjang jadi 40 tahun. Ke depannya masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli rumah dengan angsuran yang rendah, bisa di bawah Rp 1 juta jika mengambil tenor terpanjang ini.

"Komite menyetujui untuk (KPR) 40 tahun bisa dijalankan," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) setelah acara evaluasi kinerja dan program kerja BP Tapera 2026 di Gedung Aula Jusuf Anwar, Jakarta Pusat pada Rabu (24/6/2026).

Hal lain yang dibahas oleh Komite Tapera adalah penetapan bahwa suku bunga rumah subsidi dan rumah susun (rusun) subsidi tidak akan terpengaruh oleh kenaikan BI Rate yang saat ini 5,75 persen. Bunga rumah subsidi tetap 5 persen dan rusun subsidi 6 persen, flat hingga akhir angsuran.

Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan penerima manfaat insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga ingin diperluas. Sebelumnya penerimanya hanya untuk pembeli rusun subsidi ukuran 21-36 meter persegi. Saat ini, sudah ada rusun 45 meter persegi dan diusulkan termasuk penerima insentif PPN DTP.

"Kita juga memohon ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Karena kebebasan PPN untuk rumah dengan skema FLPP saat ini kan luasannya dari 21-36 meter persegi. Padahal tadi ada kesepakatan juga, disetujui untuk perluasan rumah, rumah susun terutama sampai tipe 45 meter persegi gitu ya sehingga ini perlu disesuaikan PPN DTP-nya," ungkap Heru.

Lalu, BP Tapera juga meminta ada penyesuaian mengenai batas harga rusun yang bisa mendapatkan PPN DTP. Sebelumnya yang mendapatkan pembebasan pajak adalah unit yang dibeli dengan KPR subsidi atau Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maksimal harganya Rp 250 juta. BP Tapera ingin harga di atas itu juga dibantu untuk mendapatkan PPN DTP.

"Yang di atas itu (Rp 250 juta) disesuaikan dengan harga rusun yang baru, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PKP, itu belum ter-cover (PPN DTP). Itu kita mintakan juga perluasan ke Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa). Sudah ditugaskan saya dengan Dirjen Anggaran untuk menghitung kebutuhan fiskalnya terkait dengan PPN DTP," terangnya.

Ada pun jumlah penyaluran KPR subsidi atau FLPP hingga Rabu (24/6/2026) sekitar 81 ribu unit atau sekitar 23,22 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350 ribu unit. Kemudian yang sudah melakukan akad lebih dari 21 ribu unit.

"Sehingga kalau digabungkan antara yang sudah cair FLPP-nya, dengan akad dan tinggal lakukan pencairan ke kami (BP Tapera), ada 103 ribu," sebut Heru.

Ada pun Komite Tapera terdiri dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat sebagai Ketua Komite, serta Anggota Komite Tapera lainnya, Menteri yaitu Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Unsur Profesional pada Komite Tapera Eko Djoeli Heripoerwanto.

Sebelumnya diberitakan, menurut simulasi yang dibuat oleh BP Tapera, Upah Minimum Regional (UMR) terendah di Indonesia 2026, yakni di Banjarnegara Rp 2.327.813 per bulan, dengan tenor KPR 40 tahun, jumlah cicilannya adalah Rp 773.154 per bulan. Dengan anggapan kemampuan mengangsurnya 32 persen dari gaji bulanan.

"Penghasilan terendah di Kabupaten dan sektor tersebut dapat mengakses KPR FLPP. Cicilan bulannya hanya Rp 773.154, estimasi," jelas Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma yang juga hadir di tempat pada Senin (18/5/2026).

Cicilan Rp 773.154 per bulan membuka peluang bagi masyarakat untuk membeli rumah karena cicilannya rendah.

"Dengan kita tarik KPR subsidi ini menjadi 40 tahun, maka ini akan memperluas jangkauan dari KPR FLPP kepada masyarakat dan juga memberikan keringanan untuk cicilan bulanannya," tambahnya.

Ara menegaskan tenor yang diperpanjang jadi 40 tahun merupakan pilihan bagi masyarakat. Apabila masyarakat tetep ingin mengambil tenor KPR 15, 20, atau 30 tahun tetep diperbolehkan.

"Tetap dikasih pilihan 10, 20, 30, sampai 40 tahun. Supaya rakyat diberikan lebih murah," tegas Ara.