Sudah Tengah Tahun, Apa Kabar Program 3 Juta Rumah?

Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Program 3 Juta Rumah untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Program tersebut sudah dimulai sejak Prabowo terpilih dan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Program itu akan dilaksanakan di perkotaan, perdesaan, dan kawasan pesisir. Tidak hanya membangun rumah baru, Program 3 Juta Rumah juga termasuk renovasi rumah tidak layak huni.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan jumlah rumah yang sudah terbangun dan disalurkan melalui FLPP sudah ada 129.713 unit. Akan tetapi, ia tidak merinci berapa total jumlah rumah yang sudah dibangun dan direnovasi oleh Kementerian PKP untuk Program 3 Juta Rumah.

"Jadi datanya terus bergerak ya, data bergerak terus. Saya di perkotaan tugasnya ada di posisi di 1 juta (hunian) yang harus kita dorong. Saat ini pendataan masih terus dilakukan," katanya kepada wartawan usai acara Sarasehan BP Tapera di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Sementara itu, untuk program BSPS Sri mengatakan saat ini masih menyempurnakan beberapa prosedur terkait. Dengan kata lain, belum terealisasi.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Sri, Kementerian PKP akan memastikan bantuan yang diberikan dalam program BSPS akan tepat sasaran. Data yang akan digunakan berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN).

"Jadi ini sedang kita, apa namanya, ada sedikit perubahan prosedurnya. Tentu untuk tadi bagaimana program renovasi ini dapat berjalan lebih baik dan menyasar ketepatan sasaran seperti yang kita harapkan," tuturnya.

Dalam waktu dekat Kementerian PKP akan meluncurkan dashboard yang berisi capaian Program 3 Juta Rumah. Namun, Sri tidak merinci kapan dashboard itu di-launching. Adapun, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah.

"Jadi di situ menggambarkan bagaimana capaian itu, pertama dari pemerintah yaitu Kementerian PKP. Kemudian kita juga bekerja sama melakukan pendataan dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah, provinsi, kota kabupaten itu juga punya program untuk rumah tidak layak huni gitu ya, untuk renovasi maupun program pembangunan rumah," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat dengan Komisi V DPR RI Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan tantangan kementerian dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah adalah pembiayaan.

Ia menyebutkan negara hanya bisa membangun dan merenovasi 269.779 unit hunian. Angka tersebut kalau menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sudah dijadikan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

"Kemampuan kita tidak sampai 270 ribu (rumah). Itulah dari APBN dan dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," ujar Ara dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Untuk diketahui, pagu anggaran Kementerian PKP setelah efisiensi sebesar Rp 3.462.002.214.000 atau Rp 3,46 triliun.

Dalam presentasi peta jalan Program 3 Juta Rumah, Ara merinci pembangunan rumah susun sebanyak 2.682 unit, pembangunan rumah khusus 476 unit, revitalisasi rusun 6.687 unit, BSPS 38.504 unit, penanganan kumuh 1.430 unit, dan FLPP 220 ribu unit.

Dengan demikian, Ara menyebut pekerjaan rumah atau PR Kementerian PKP adalah target 3 juta rumah dikurangi 269.799 rumah. Untuk itu, ia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan perusahaan swasta untuk mendapat dukungan pembiayaan. Salah satunya hasilnya adalah program FLPP akan ada penambahan kuota dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini