.webp)
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Program 3 Juta Rumah akan lebih fokus memfasilitasi renovasi rumah. Hal ini dikarenakan lebih banyak rumah yang perlu direnovasi daripada dibangun.
Hal ini Fahri ungkapkan setelah acara Tasyarukan The HUD Institue di BSD, Kabupaten Tangerang.
"Program 3 juta rumah itu kan tergantung demandnya kan. Demand terbesarnya itu adalah renovasi. Sementara demand untuk pengadaan rumah baru, itu tidak sebesar keperluan renovasi," kata Fahri pada Rabu (14/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah rumah yang harus direnovasi di Indonesia seharusnya 2 juta rumah per tahun jika melihat dari jumlah hunian tak layak di Indonesia yang mencapai 20 juta unit. Namun, anggaran milik Kementerian PKP sangat terbatas. Setelah dihitung-hitung hanya mampu merenovasi sekitar 400 ribu rumah saja. Fahri melihat ini bukan suatu penghalang karena setiap kementerian bisa mengalokasikan anggarannya untuk merenovasi bangunan jika itu masuk dalam areanya.
"Jadi renovasi dan penataan kawasan itu stakeholdernya juga banyak, PU termasuk stakeholder untuk pemetaan kawasan, Menteri KKP (Kelautan dan Perikanan) untuk penataan pesisir. Kita dari perumahan bahkan kalau kita gabung-gabung kan sekarang tuh sekolah rakyat juga renovasi. Kemudian kalau kita lihat Kementerian Kesehatan juga nyasar sanitasi. Nah, ini nanti yang kita integrasikan supaya betul-betul kita keluar dari persoalan yang sudah diidentifikasi sebagai backlog tadi," jelas Fahri.
Apabila Kementerian PKP ingin merenovasi 2 juta rumah tak layak dalam setahun, Fahri mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 43,6 triliun, dengan anggapan anggaran renovasi tiap rumah adalah Rp 21,8 juta. Namun, angka ini merupakan hasil hitungan lama pada tahun lalu.
"Kemarin itu, kalau kita pake skema lama sekitar Rp 21,8 juta per unit. Kalau per 2 juta (rumah) itu Rp 43,6 triliun," sebut Fahri.
Ada pun program renovasi yang akan didorong oleh Kementerian PKP tahun ini bernama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Target kuota yang disediakan untuk program ini adalah 400 ribu unit rumah.
Sementara itu, 1 juta rumah lainnya akan difokuskan untuk pembangunan rumah vertikal seperti rusun dan apartemen di perkotaan. Rencananya, Kementerian PKP akan dibantu oleh badan baru perumahan bernama Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) yang akan dibentuk bulan ini.
"Kalau badan ini jadi, itu akan masif dilakukan (pembangunan rumah vertikal) gitu. Karena misalnya Pemda, kawasan kumuh silahkan data saja kawasan kumuhnya. Kita konsolidasi habis-habisan kawasan kumuhnya. Teman-teman ITB kemarin SAPPK ITB membantu kami membuat perhitungan tentang konversi kawasan kumuh tanpa menggusur," ungkapnya.
(aqi/zlf)
