.webp)
Pemerintah akan melanjutkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan serah terima rumah subsidi untuk 12 segmen penerima rumah subsidi yang tersisa pada Juni mendatang.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebutkan segmen tersebut di antaranya pegawai Badan Pusat Statistik (BPS), pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pengawal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), petani, dan nelayan.
"Yang sudah siap kemarin, sudah ready, itu dengan Kemendagri, itu alokasinya ada 2.000 unit, kalau nggak salah, nanti segera, ya. Mungkin bisa di awal Juni, ya, terus kemudian dengan BPS, BPS 15 Juni, kalau nggak salah, ya," sebutnya di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terus kemudian dengan Imipas, ini kita agendakan di Juni, ya. kemudian dengan petani, nelayan, ini bisa menjadi tantangan, tapi kita upayakan, dan kita kerja keras, kita wujudkan di akhir Juni untuk bisa akad dan serah terima kunci, ya," lanjutnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dari seluruh segmen penyaluran FLPP rumah subsidi, menurutnya yang paling menantang adalah persiapan untuk petani dan nelayan karena kedua profesi ini tidak memiliki slip gaji. Slip gaji berfungsi sebagai bukti penghasilan per bulan. Bukti ini bisa menjadi tolak ukur untuk menilai kemampuan calon nasabah mampu atau tidak membayar angsuran KPR.
"Nelayan petani, kenapa tantangan? Karena mereka nggak punya gaji, ya, tapi mereka punya penghasilan. Tapi mereka rakyat Indonesia, yang punya hak, akses terhadap perumahan, subsidi juga," ujar Ara.
Terpisah, Heru mengatakan meskipun tanpa slip gaji, ia memastikan profesi informal juga bisa mendapat kemudahan untuk mengajukan FLPP. Ia telah melihat bagaimana bantuan ini terserap bagi pengemudi ojek online dan becak yang sama-sama tidak memiliki slip gaji, tetapi tetap mempunyai peluang untuk mendapat FLPP.
"Perbankan saya kira punya fleksibilitas juga untuk skema-skema pembiayaan yang memungkinkan affordability dari para pekerja informal seperti ART ini. Sebagaimana kemarin yang sudah upayakan BTN untuk menjaring para pengemudi ojek online, Gocar, pengemudi roda empat online gitu ya," tuturnya.
Ada pun, jumlah kuota FLPP yang disediakan untuk masing-masing segmen berbeda-beda. Untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani masing-masing 20 ribu unit. Sementara itu, pegawai Kemendagri 2.000 unit, BPS 1.000 unit, dan pengawal Imipas 6.000 unit rumah.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(aqi/abr)
