.webp)
Pemerintah akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 menjadi 350 ribu unit dari yang semula 220 ribu unit. Untuk tambahan kuota FLPP ini dibutuhkan tambahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) anggaran sekitar Rp 35,2 triliun.
"Penambahan dari (kuota 220 ribu). Sekitar Rp 27 triliun untuk 75 persen porsi BP Tapera. Dan sisanya mungkin sekitar Rp 4-5 triliun ya itu, untuk tambahan PMN bagi BTN SMF dalam rangka penyediaan likuiditas murah bagi perubahan untuk yang 25 persen," jelas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).
Heru menyampaikan ada kenaikan anggaran dari yang sebelumnya Rp 28,2 triliun untuk 220 ribu unit, menjadi Rp 35,2 triliun untuk 350 ribu unit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya, kalau sekarang itu Rp 28,2 triliun (anggaran kuota 220 ribu) ditambah jadi Rp 35 triliun," kata Heru.
Heru optimis BP Tapera dapat menyalurkan 350 ribu kuota FLPP mengingat tingginya antusias dari pengembang-pengembang yang siap menyerap kuota tersebut.
"Dengan adanya alokasi penambahan yang luar biasa ini kan memberikan kepastian bahwa ada potensi pembiayaan dan saya kira juga mereka sudah berhitung tuh. Potensial marketnya pasti juga ada gitu ya di segmen low level ini kan," ujar Heru.
Selain meningkatkan jumlah kuota FLPP, BP Tapera juga berkomitmen agar rumah-rumah subsidi yang terbangun juga berkualitas dan tidak asal-asalan. Ia berharap ke depannya tidak lagi ditemukan ada perumahan yang kurang dari segi fasilitas umum dan fasilitas sosialnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui FLPP ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.
"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
Heru mengungkapkan ada kemungkinan akan ada penambahan lagi jika dari total kuota FLPP 350.000 itu sudah habis.
"Saat ini yang sudah diumumkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sampai dengan 350.000. Dan Kemenkeu pasti akan melihat juga dari data-data realisasi yang kita kelola. Jadi bertumbuh, nanti kalau misalkan sampai triwulan ke-3 misalkan sudah bisa terserap habis, kemudian akan ada top-up lagi," tuturnya.
(kil/zlf)
