Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 655 sertifikat hasil dari program Konsolidasi Tanah bagi warga terdampak bencana tanah bergeser atau likuefaksi yang terjadi pada 2018 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sertifikat diserahkan pada Minggu (28/4) saat berkunjung ke Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
Adanya Konsolidasi Tanah membantu masyarakat Kelurahan Petobo yang terdampak bencana agar segera mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih layak dari hunian sementara (Huntara).
"Selama lima tahun tinggal di Huntara, tentunya banyak yang mungkin merasa tidak nyaman. Tapi, alhamdulillah atas kerja keras semua, tahun 2022-2023 dilakukan Konsolidasi Tanah," ujar AHY dalam keterangannya, dikutip Senin (29/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 tahun 2019, Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Khusus di Kelurahan Petobo, Konsolidasi Tanah berhasil dilakukan penyediaan tanah untuk kepentingan umum yang dimanfaatkan menjadi hunian tetap (huntap).
![]() |
AHY mengatakan, Konsolidasi Tanah merupakan bagian dari program Kementerian ATR/BPN yang dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Kita ingin agar masyarakat yang tertimpa dampak langsung dari bencana bisa dibangun rumah tempat tinggalnya," lanjutnya.
AHY menuturkan, lokasi tanah yang dibangun hunian tetap untuk masyarakat terdampak likuefaksi Palu pada 2018 silam memiliki sejarah konflik pertanahan. Namun, melalui Konsolidasi Tanah ini penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di wilayah tersebut juga berhasil diurai.
"Kemudian (pelaksanaan Konsolidasi Tanah, red) mendapatkan bantuan dari Bank Dunia agar segera dibangun rumah Huntap di wilayah yang saat ini kita berdiri di atasnya. Insyaallah ini terus bisa dilengkapi dan disempurnakan," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.
Bukan hanya dibangun Huntap bagi warga terdampak bencana, tetapi juga dilakukan penataan kembali dalam wilayah secara lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Dengan demikian, tanah di wilayah Huntap meningkat nilainya hingga 4x lipat.
"Setelah ditata kembali, harga tanah di sini naik yang tadinya Rp 50.000/meter persegi sekarang menjadi Rp 200.000/meter persegi. Artinya naik 4x lipat dan ini salah satu manfaat yang bisa kita nikmati bersama," kata Menteri AHY usai menyerahkan sertipikat.
Selain menyerahkan sertifikat hasil konsolidasi tanah, AHY juga menandatangani prasasti yang menandai suksesnya kegiatan penyediaan lahan melalui konsolidasi tanah bagi warga terdampak bencana likuefaksi Palu.
(abr/zlf)