Tiket ke Krayan Langka, Dishub Kaltara Kesulitan Tambah Penerbangan

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) buka suara terkait keluhan warga Krayan yang kesulitan mendapatkan tiket pesawat perintis menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka menyebut hingga kini belum menerima laporan resmi terkait lonjakan penumpang tersebut. Namun, mereka mengakui adanya keterbatasan untuk menambah frekuensi penerbangan karena regulasi.

Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dishub Kaltara Marmo menjelaskan bahwa secara administratif, pihaknya belum menerima data atau permohonan resmi dari pemerintah daerah setempat mengenai lonjakan penumpang yang terjadi di lapangan.

"Terkait informasi adanya lonjakan penumpang, secara data belum ada laporan atau terinformasi resmi ke Pemerintah, dalam hal ini Dishub. Belum ada permohonan dari pemerintah daerah di kami," ujar Marmo kepada detikKalimantan, Rabu (17/12/2025).

Meski demikian, Marmo menegaskan pihaknya tidak menutup mata. Dishub Kaltara akan berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat secara teknis jika ada permintaan resmi, dengan tetap berkoordinasi bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Juwata Tarakan.

"Kami akan berupaya mengakomodir apabila ada permintaan dan ada penerbangan tambahan, namun tetap harus memperhatikan peraturan dan kondisi yang berlaku," tambahnya.

Marmo mengungkapkan kendala utama dalam merespons permintaan penambahan penerbangan secara mendadak adalah sistem penganggaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA). SOA yang bersumber dari APBN maupun Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi sudah ditetapkan jadwal dan slot penerbangannya mulai awal hingga akhir tahun.

"Tentu semua pasti ada kekurangannya, pertama mengenai anggaran. SOA ini telah ditetapkan slot-slotnya sampai dengan akhir tahun, sehingga agak sulit untuk menetapkan extra flight karena sudah ada jadwal yang ditetapkan," jelas Marmo.

Selain masalah slot yang sudah terkunci, kendala lainnya adalah pergeseran kewenangan. Marmo menyebut regulasi penerbangan kini telah diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah provinsi maupun kabupaten sulit menganggarkan dana tambahan secara fleksibel.

"Kewenangan provinsi dan kabupaten mengenai udara telah diambil alih regulasinya oleh pusat, sehingga untuk menganggarkan sulit karena semua harus berdasarkan aturan yang berlaku," paparnya.

Menanggapi informasi bahwa antrian tiket juga terjadi di Tanjung Selor, Marmo menyebut berdasarkan koordinasi dengan pihak Bandara Tanjung Harapan, situasi di sana diklaim masih relatif terkendali. Ia mengakui sempat ada pembatalan penerbangan rute Tanjung Selor - Long Bawan pada Rabu (10/12), tapi jadwal tersebut telah digantikan pada Sabtu (13/12).

"Berdasarkan informasi di Bandara Tanjung Harapan, penumpang ke Long Bawan dari Tanjung Selor masih relatif terkendali," katanya.