DPRD Palangka Raya Ungkap Kendala yang Bikin Honor Relawan Karhutla Belum Cair

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, memastikan anggaran pembayaran honor relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah disiapkan dalam APBD Perubahan 2026. Kepastian ini sekaligus membantah isu yang menyebut pemerintah kota tidak mengalokasikan dana untuk para relawan.

Subandi menjelaskan, anggaran penanganan karhutla yang sebelumnya sekitar Rp 7,3 miliar kini meningkat menjadi lebih dari Rp 10 miliar. Penambahan sekitar Rp 2,6 miliar tersebut di antaranya dialokasikan untuk membayar honor relawan yang selama ini terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran di wilayah Palangka Raya.

"Jadi, kalau di luar ada isu yang mengatakan anggaran untuk relawan itu tidak ada, itu sama sekali tidak benar. Pemerintah kota dan DPRD sudah bersepakat, dan anggarannya sudah disiapkan," tegas Subandi, (14/10/2026).

Subandi menjelaskan honor relawan yang belum dibayar bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan masih berlangsungnya proses administrasi. APBD Perubahan 2026 yang telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 14 September lalu harus terlebih dahulu melalui evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurutnya, dokumen hasil kesepakatan tersebut telah dikirimkan ke tingkat provinsi untuk dievaluasi. Namun, hingga saat ini, hasil evaluasi itu belum diterima kembali oleh pemerintah kota dan DPRD.

"Setelah kesepakatan ditandatangani, dokumennya langsung kami kirim ke provinsi. Namun, sampai hari ini hasil evaluasinya belum dikembalikan," jelasnya.

Subandi menekankan seluruh tahapan administrasi harus dijalankan sesuai ketentuan. Pencairan anggaran tidak bisa dilakukan dengan mengabaikan prosedur yang berlaku karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Karena itu, ia berharap proses evaluasi APBD Perubahan 2026 oleh Pemprov Kalteng dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, pemerintah kota bersama DPRD bisa melanjutkan proses penetapan anggaran melalui rapat paripurna.

"Kalau bisa, begitu hasil evaluasi dari provinsi turun, langsung kita proses agar anggarannya bisa segera dieksekusi. Kepastian pembayaran ini sangat penting agar hak dan jerih payah para relawan di lapangan dapat segera terpenuhi," pungkasnya.