.webp)
Persoalan anggaran penanganan karhutla kembali mencuat di tengah kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Palangka Raya. Aliansi Gerakan Pemuda Marah (Geram) menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (6/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemko Palangka Raya segera mencairkan anggaran bagi relawan karhutla yang hingga kini belum diterima. Geram menyampaikan tiga tuntutan utama.
"Selain meminta anggaran relawan segera direalisasikan, kami mendesak adanya jaminan biaya pengobatan bagi relawan yang mengalami kecelakaan saat bertugas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan karhutla," ujar koordinator aksi, Ridwan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan belum terealisasinya anggaran bukan karena pemerintah menahan dana. Menurut Fairid, anggaran penanganan karhutla bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pencairannya harus mengikuti mekanisme penganggaran daerah.
"Tidak ada menahan-nahan. Saat ini proses APBD perubahan sudah selesai dan seluruh permintaan dari BPBD sudah dianggarkan,"kata Fairid menjawab pendemo.
Ia menjelaskan, setelah APBD Perubahan selesai, pemerintah masih menunggu nomor register sebelum anggaran dapat direalisasikan. Termasuk anggaran yang diperuntukkan bagi para relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.
"Semua sudah dianggarkan, mudah-mudahan tinggal menunggu nomor register. Minggu-minggu ini sudah selesai semua, termasuk untuk persiapan perpanjangan status," ujarnya.
Fairid mengatakan kebutuhan anggaran tersebut juga telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan diperpanjangnya status tanggap darurat karhutla di Palangka Raya.
Sebelumnya, BTT Pemko Palangka Raya sempat terpakai sekitar Rp 4 miliar. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintah, salah satunya menyikapi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak terhadap biaya pengangkutan sampah. Ketika ancaman karhutla kembali meningkat, Pemko kemudian mengajukan perubahan APBD untuk mengisi kembali BTT sekaligus memenuhi kebutuhan penanganan kebakaran.
"Kalau lagi proses, tidak bisa mencairkan segala sesuatu. Harus kita selesaikan dulu anggaran perubahan," jelasnya.
Selain persoalan pembayaran, aksi Geram juga menyoroti keselamatan relawan yang bertugas di lapangan. Fairid mengakui belum seluruh relawan karhutla mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
"Kalau ditanyakan apakah semua sudah ter-cover? Belum. Akan kita usahakan semua seluruh relawan ter-cover BPJS Ketenagakerjaan," tegasnya.
Menurut Fairid, perlindungan tersebut penting karena relawan berhadapan langsung dengan kebakaran dan medan yang berisiko. Ia menyebut pernah ada relawan yang mengalami insiden saat menjalankan tugas dan biaya penanganannya kemudian ditanggung pemerintah.
Ke depan, Pemko ingin memastikan seluruh relawan memiliki perlindungan yang lebih jelas. Untuk anggaran relawan, Fairid memastikan kebutuhan tersebut telah dimasukkan dalam APBD Perubahan.
"Di sini ada juga beberapa relawan yang hadir, kami pastikan itu semua sudah dianggarkan," katanya.
Di tengah aksi dan persoalan anggaran, penanganan karhutla di Palangka Raya masih berlangsung. Fairid menyebut sejumlah titik kebakaran masih ditemukan pada Selasa. Arah angin yang membawa asap menuju wilayah perkotaan turut memperburuk kondisi. Pemko bersama Forkopimda dan BMKG juga terus membahas perkembangan situasi, termasuk kemungkinan perpanjangan status penanganan karhutla.
Pemantauan titik api dilakukan melalui dashboard secara real time. Pemerintah juga memantau arah angin serta kondisi lapangan untuk menentukan langkah penanganan.
"Masalah pemadaman terus kita lakukan. Sampai pagi, siang, sore, bahkan malam. Itu terus kita lakukan sampai berakhirnya Karhutla," tegas Fairid.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga harus memperhitungkan dampak asap terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.
Terkait tuntutan transparansi anggaran, Fairid memastikan seluruh pengelolaan anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD yang berlaku. Sementara itu, untuk dukungan pemerintah pusat, ia mengakui Palangka Raya hingga kini belum menerima bantuan dalam bentuk dana.
Namun, sejumlah bantuan berupa peralatan telah diterima untuk memperkuat penanganan karhutla, termasuk kendaraan operasional. Pemko Palangka Raya, lanjut Fairid, tetap mengusulkan agar dukungan dana dari pemerintah pusat juga diberikan kepada daerah yang menghadapi ancaman karhutla.
"Kalau untuk dana, belum. Tetapi kami tetap mengusulkan lagi supaya Kota Palangka Raya mendapatkan juga dana tersebut," pungkasnya.
Simak Video "Memasak Kuliner Tradisional Khas Palangkaraya Bersama Keturunan Dayak"
[Gambas:Video 20detik] (sun/des)
