Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengawal puluhan aduan calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. DPRD memastikan dokumen para calon siswa akan diteruskan ke Dinas Pendidikan agar dapat diproses pada tahap pendaftaran berikutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan pihaknya telah menerima 32 berkas pengaduan yang diserahkan Ketua TRCPPA Kalimantan Timur Rina Zainun. Berkas tersebut berisi identitas calon siswa beserta bukti penolakan dari sistem SPMB.
"Dokumen yang ada ini sudah kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Ini ada gelombang 2, tapi cuma sampai tanggal 4. Jadi akan kami pantau sampai tanggal 4. Insyaallah anak-anak ini bisa tertampung di sekolah negeri," kata Novan kepada detikKalimantan, Kamis (2/7/2026).
Menurut Novan, Dinas Pendidikan menyampaikan masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di sejumlah SMP negeri. Karena itu, calon siswa yang belum diterima akan diproses melalui gelombang kedua sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan.
"Gelombang 2 itu manual oleh Dinas Pendidikan, dan menyesuaikan ketersediaan di masing-masing rayon. Kalau di rayonnya sudah penuh, nanti akan digeser ke rayon berikutnya. Yang penting pada prinsipnya mereka tetap tertampung di sekolah negeri di Samarinda," ujarnya.
Selain mengawal penempatan siswa, DPRD juga akan mengevaluasi pelaksanaan SPMB, terutama di wilayah yang daya tampung sekolah negerinya belum sebanding dengan jumlah lulusan SD. Kata dia, polemik SPMB juga disebabkan banyaknya lulusan SD swasta yang ingin melanjutkan ke SMP negeri.
"Yang mau masuk ke SMP negeri itu banyak. Tidak cuma dari SD negeri, tapi swasta juga. Belum lagi yang lulusan madrasah. Kita akan breakdown per kecamatan sampai ke kelurahan. Daerah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran akan kita evaluasi karena jumlah sekolahnya memang masih kurang," tuturnya.
Simak Video "Video: SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin Cuma Punya 1 Siswa Baru di SPMB 2026"
(des/des)