.webp)
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Anhar menilai polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) setiap tahun tidak hanya dipengaruhi persoalan teknis sistem. Menurutnya, ekspektasi sebagian orang tua yang ingin anaknya ke sekolah tertentu turut jadi masalah.
Anhar menyebut, pemerintah telah menyusun mekanisme penerimaan melalui jalur domisili, afirmasi, maupun prestasi. Karena itu, menurutnya, masyarakat juga perlu menghormati sistem yang telah diterapkan sambil menunggu evaluasi jika memang ditemukan kekurangan.
"Terkadang orang tua wali murid maunya anaknya sekolah di situ. Kalau tidak di sekolah itu, tidak mau. Padahal kita juga harus menghargai sistem yang sudah dibuat," katanya kepada detikKalimantan, Kamis (2/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anhar mengatakan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan. Namun, menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini lebih banyak berkaitan dengan pilihan sekolah yang diinginkan, bukan karena seluruh siswa tidak mendapatkan sekolah.
"Pemerintah tidak akan membiarkan anak-anak kita tidak sekolah. Yang terjadi sekarang ini kadang sekolah yang diinginkan tidak diterima. Nah, itu yang kita carikan solusinya," ujarnya.
Anhar mencontohkan pengalaman anaknya sendiri yang sempat diterima di sekolah unggulan, tetapi memilih bersekolah di wilayah Palaran karena lebih dekat dari rumah. Menurut Anhar, pilihan tersebut tidak menghalangi anaknya meraih prestasi hingga memperoleh beasiswa kuliah di Jepang.
"Anak saya diterima di SMP 1 dan SMA 1, tapi memilih sekolah di Palaran. Nyatanya kemudian diterima di SMA 6 dan sekarang kuliah di Universitas Osaka dengan beasiswa. Yang menentukan itu bukan sekolahnya, tetapi anaknya sendiri," tutur dia.
Meski demikian, Anhar mengakui masih terdapat persoalan pemerataan daya tampung sekolah di sejumlah wilayah. Karena itu, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi pelaksanaan SPMB agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Ia juga menyebut Komisi IV akan memanggil seluruh pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat. Termasuk dugaan persoalan pada jalur domisili, afirmasi, maupun prestasi.
"Kita tidak boleh memvonis siapa pun. Kita cari dulu masalahnya di mana, kemudian kita carikan solusi yang terbaik," pungkasnya.
(des/des)
