.webp)
Puluhan orang tua calon siswa SMP di Kota Samarinda memprotes hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Mereka meminta dugaan kecurangan dalam proses penerimaan diusut secara menyeluruh.
Pengaduan itu akan disampaikan ke DPRD Kota Samarinda dan Dinas Pendidikan. Para orang tua juga meminta pemerintah membuka data penerimaan secara transparan agar proses seleksi bisa diuji publik.
"Ada yang radiusnya 400 meter, 500 meter, 600 meter sampai satu kilometer, tapi tetap tidak diterima. Bahkan ada yang diarahkan ke sekolah lain yang lebih jauh, sampai berbeda kecamatan," kata inisiator pengaduan, Okti Christina, Rabu (1/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Okti mengatakan awalnya hanya mendengar keluhan dari sejumlah orang tua. Namun setelah membuka ruang pengaduan, ia mendapati kasus serupa dialami banyak keluarga.
"Kami jadi mempertanyakan akurasi titik koordinat yang dipakai sistem. Bahkan beredar cerita ada yang bayar Rp5 juta sampai Rp10 juta hanya untuk mengubah koordinat. Tapi itu masih sebatas cerita masyarakat, belum ada bukti yang bisa kami tunjukkan," ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Nur Ningsih. Warga Kecamatan Palaran itu mengaku anaknya ditolak di seluruh SMP negeri yang ada di kecamatannya, hingga akhirnya anaknya masuk di sekolah yang berjarak 7 kilometer.
"Di Palaran ada tiga sekolah. Itu ditolak semua. Terus ditolak lagi di dua sekolah lain, akhirnya diterima di SMP Negeri 36. Kan jauh sekali. Anak saya yatim, tidak punya kendaraan juga," katanya.
Sementara itu, Junaidi mengaku anaknya juga gagal diterima di enam sekolah yang menurutnya berada paling dekat dengan rumahnya di kawasan Jalan MT Haryono. Tiga sekolah di antaranya SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, dan SMP Negeri 1 Samarinda.
"Rumah saya sekitar 1,2 kilometer dari SMP Negeri 1. Tapi ke SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 5 tidak sampai satu kilometer. Saya optimistis diterima di salah satunya, ternyata semuanya ditolak," tuturnya.
Junaidi pun meminta Dinas Pendidikan membuka data penerimaan seluruh peserta agar masyarakat bisa memastikan proses seleksi berjalan sesuai aturan. Sebab, ia menilai ada wilayah tertentu yang setiap tahun mendominasi penerimaan di sejumlah sekolah.
"Kita minta transparansi. Dibuka saja peringkat satu sampai lima puluh. Panggil RT setempat untuk memastikan apakah benar peserta itu memang warganya," tegasnya.
Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur Rina Zainun mengatakan pihaknya ikut membantu mengumpulkan berkas para orang tua yang merasa dirugikan. Hingga Rabu (1/7), sudah ada 32 berkas pengaduan yang siap diserahkan, sementara total laporan yang masuk mencapai 42 orang tua.
"Yang kami kumpulkan berupa KTP, kartu keluarga, bukti registrasi pendaftaran, dan notifikasi penolakan dari sistem. Berkas ini akan kami serahkan ke DPRD dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda," katanya.
Rina menyebut pemerintah sebelumnya telah menjelaskan proses seleksi berjalan sesuai sistem. Namun karena banyaknya laporan yang masuk, menurutnya tetap harus menjadi bahan evaluasi.
"Pemerintah memang ingin pemerataan pendidikan, itu program yang bagus. Tapi kalau ternyata masih banyak anak yang rumahnya dekat sekolah justru tidak mendapatkan sekolah, tentu perlu dievaluasi. Kami berharap kalau memang ditemukan pelanggaran, bisa ditindak sesuai aturan," pungkasnya.
