Isu renovasi rumah jabatan (rumjab) atau rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu pelecut warga untuk menggelar Aksi 21 April di Samarinda. Anggaran Rp 25 miliar dinilai terlalu besar untuk hal tersebut.
Pemprov Kaltim sudah sempat mengklarifikasi isu tersebut, namun kritikan masih belum juga reda. Belakangan, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud kembali meluruskan masalah ini.
Rudy buka-bukaan terkait penggunaan dana Rp 25 miliar tersebut. Politisi Partai Golkar itu bahkan siap jika harus menghadapi hak angket di DPRD untuk membuka data APBD.
Buka-bukaan Soal Rumah Jabatan Rp 25 Miliar
Terkait polemik anggaran pemeliharaan rumah jabatan, Rudy menjelaskan bahwa angka Rp25 miliar tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi satu bangunan. Anggaran pemeliharaan itu mencakup puluhan fasilitas di seluruh lingkungan kantor gubernur.
"Total ada 57 item. Rumah dinas gubernur itu hanya sekitar Rp3 miliar. Sisanya untuk kantor, ruang kerja, pendopo, rumah wakil gubernur, guest house, sampai Odah Etam dan Olah Bebaya," kata Rudy, Kamis (23/4/2026).
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa anggaran itu disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang mengatur tentang pemeliharaan bangunan dengan patokan sekitar 2 persen dari nilai aset. Perawatan yang dilakukan pun menyeluruh, mencakup berbagai kebutuhan teknis mulai dari instalasi listrik hingga perbaikan fisik bangunan.
"Rumah dinas ini sudah lama tidak direnovasi. Jadi memang perlu perbaikan," tuturnya.
Di samping itu, Rudy juga meluruskan anggapan publik mengenai sumber anggaran yang kerap disebut-sebut murni berasal dari masa kepemimpinannya saat ini. Menurutnya, program dan anggaran pemeliharaan tersebut sejatinya sudah dirancang sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dan APBD murni 2025.
"Ini bukan APBD 2026. Itu sudah dari 2024 dan 2025. Jadi tidak ada kaitannya dengan kami yang sekarang," kata dia.
Rudy menyayangkan banyaknya informasi yang beredar di media sosial yang cenderung tidak utuh dan hanya berdasarkan potongan singkat, tanpa melihat keseluruhan data.
"Banyak yang hanya melihat potongan 30 detik di media sosial, seolah-olah itu benar, padahal tidak," ujarnya.
Untuk menjamin akuntabilitas, ia memastikan seluruh anggaran telah melalui pengawasan yang berlapis, baik pengawasan internal maupun eksternal. Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat, DPRD, hingga lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP.
"Auditornya banyak, internal dan eksternal. Jadi tidak perlu ragu," tegasnya. Ia juga menegaskan rumah jabatan gubernur merupakan fasilitas milik masyarakat yang senantiasa terbuka untuk publik. "Rumah ini rumah rakyat Kalimantan Timur. Pintu terbuka untuk masyarakat," pungkasnya.
Simak Video "Video Gubernur Kaltim Didemo, Golkar Ingatkan Kadernya Peka"
(bai/bai)