.webp)
Kritikan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud tak hanya dilakukan melalui demonstrasi. Warga ternyata juga mengadukan Gubernur Kaltim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan pihaknya saat ini tengah mendampingi Pemprov Kaltim. Menurutnya, Kemendagri melakukan langkah ini berdasarkan aduan sekaligus opini yang mencuat di publik.
"Ya Kaltim ini Pak, Pak, Kaltim ini sedang kita, sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya," kata Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima menjelaskan pihaknya telah mengingatkan Rudy agar lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Dia mengatakan Kaltim termasuk yang daerah yang banyak diberi catatan terkait anggaran.
"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Gitu, ya. Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi," ujarnya.
Bima mengatakan Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau aktivitas Gubernur Kaltim. Termasuk, komunikasi yang dilakukan oleh tim Ditjen Otonomi Daerah (Otda) untuk mengingatkan Gubernur soal efisiensi anggaran.
"Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang. Dan pemimpin itu, ya kan harus yang paling, yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin," tutur Bima Arya.
"Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur," imbuh dia.
Bima memastikan Kemendagri terus memberikan pandangan kepada Rudy agar memperhatikan alokasi anggaran. Dia mengatakan Kemendagri meminta agar Rudy memilah kembali hal-hal yang dibutuhkan dan sesuai arahan efisiensi.
Seperti diketahui, nama Rudy Mas'ud mulai banyak dikritik karena pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar yang akhirnya dikembalikan. Kemudian dia kembali disorot karena anggaran renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp 25 miliar. Selain itu, masih ada isu lainnya, seperti dinasti politik hingga keluhan soal program Gratispol.
Baca artikel selengkapnya di sini.
