.webp)
Polemik anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah dinas atau rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai kritik. Kali ini akademisi menilai kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan pada kepentingan publik.
Pengamat kebijakan publik dan juga dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai penggunaan anggaran tersebut tidak tepat sasaran di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Ia bahkan menyinggung soal empati dan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah.
"Ya, pertama saya kira gubernur sedang mengalami amnesia ya. Lupa kalau dirinya adalah pejabat publik yang dibayar dari pajak-pajak rakyat," ujar pria yang karib disapa Castro, Kamis (9/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, anggaran yang bersumber dari pajak seharusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan digunakan untuk fasilitas pejabat. Menurutnya, penggunaan dana sebesar itu lebih tepat dialokasikan untuk sektor pelayanan publik.
"Jadi seharusnya uang yang dibayarkan dari pajak-pajak rakyat itu ya dikembalikan ke rakyat lagi dong. Cukup dia menikmati fasilitas seadanya. Seolah-olah gubernur itu hendak memenuhi syahwat pribadinya kan. Ini kan jelas-jelas adalah kepentingan subjektif diri pribadi dari seorang gubernur dengan fasilitas mewah itu. Rp 25 miliar itu kalau digunakan untuk kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur itu jauh lebih berguna," tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek empati dalam kebijakan tersebut. Ia menilai, keputusan mengalokasikan anggaran besar untuk rumah jabatan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
"Masih banyak orang-orang yang situasi atau kehidupannya masih memprihatinkan. Guru-guru honorer, kemudian warga masyarakat buruh masih dibayar di bawah upah minimum, belum lagi misalnya persoalan-persoalan lain, kemiskinan, macam-macam lah ya. Rp 25 miliar untuk rumah dinas itu pertanda tidak ada rasa empati terhadap masyarakat," katanya.
Ia juga mengaitkan persoalan ini dengan konsep politik anggaran yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, prioritas belanja daerah semestinya difokuskan pada kebutuhan publik, bukan kepentingan pribadi pejabat.
"Gubernur penting baca ya, penting belajar soal politik anggaran.
Jadi, porsi pendanaan di dalam politik anggaran itu harusnya lebih besar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Buat apa digunakan untuk kepentingan diri pribadi gubernur? Kalau kemudian yang dikejar adalah fasilitas jabatannya, rumah dinas wah, fasilitas wah, dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak mencerminkan diri pribadi seorang gubernur yang dikehendaki oleh masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah pusat. Ia menyinggung sebelumnya juga ada sorotan terhadap pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah di Kaltim.
"Setelah Rp 8,5 miliar mobil dinas, sekarang ada rumah dinas Rp 25 miliar. Dan ini ini mencerminkan soal watak dan karakter sih sebenarnya. Jadi kalau boleh menyindir ya di antara semua efisien justru Kalimantan Timur yang tidak efisien dan justru menghambur-hamburkan uang. Apalagi dihambur-hamburkan untuk kepentingan pejabatnya bukan kepentingan rakyat banyak," pungkasnya.
(bai/bai)
