Puluhan aktivis dari Aliansi Akses Kalimantan Utara menggelar aksi serentak di Tarakan, Nunukan, dan Tanjung Selor pada Kamis sore (17/7/2025). Mereka menuntut pencopotan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Irjen Pol Hary Sudwijanto.
Di Tarakan, aksi yang dipusatkan di bundaran simpang empat lampu merah Jalan Yos Sudarso menyebabkan kemacetan lalu lintas. Massa melakukan long march ke Markas Polres Tarakan sambil membakar ban di badan jalan, sehingga memicu gangguan arus lalu lintas.
Berdasarkan pantauan detikKalimantan, poster dan spanduk bertuliskan seruan mundur untuk Kapolda Kaltara terpampang di lokasi pameran foto di pusat kota Tarakan.
Koordinator Lapangan LBH Hantam, Dicky Nur Alam, menyatakan aksi ini sebagai respons atas buruknya kepemimpinan Kapolda sejak menjabat pada 2024.
"Banyak keburukan di institusi Polda Kaltara karena lemahnya pengawasan internal terhadap personel," ujar Dicky.
Aksi ini menghasilkan sejumlah tuntutan, yaitu pencopotan Irjen Pol Hary Sudwijanto, evaluasi pengawasan internal, pembentukan tim investigasi independen, penyelesaian jaringan narkotika di lingkungan Polda Kaltara, serta dorongan partisipasi kritis media dan masyarakat sipil.
Tuntutan tersebut dituangkan dalam petisi yang akan dikirimkan kepada Presiden, Kapolri, Kompolnas, Komnas HAM, dan DPR RI Komisi III. Dicky menjelaskan bahwa petisi telah diserahkan kepada Kapolres Tarakan sebagai perpanjangan tangan Kapolda serta anggota DPRD setempat untuk diteruskan ke DPR RI.
Dicky membeberkan sejumlah kasus yang mendasari tuntutan. Sepanjang 2024, tercatat 140 personel Polda Kaltara melakukan pelanggaran disiplin dan etik. Pada Juli 2025, empat anggota Polres Nunukan, termasuk Kasatres Narkoba, ditangkap Mabes Polri karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.
Pada Juni 2025, dua anggota Polda Kaltara mencuri 12 kg sabu dari kantor Polda. Pada Mei 2025, dua polisi di Kabupaten Tanah Tidung ditahan karena diduga terlibat peredaran narkotika.
"Bagaimana masyarakat bisa percaya pada polisi jika personelnya sendiri terlibat pelanggaran hukum?" tegas Dicky.
Aksi ini juga menyoroti dugaan kekerasan aparat kepolisian di Tanjung Selor, yang masih diverifikasi. "Jika terbukti ada kekerasan terhadap demonstran, kami akan gelar aksi solidaritas," kata Dicky. Massa juga menuntut Kapolres Tarakan memastikan personelnya bebas dari narkoba melalui tes urine.
Aksi melibatkan organisasi seperti HMI, PMII, IMM, LMND, KNPI, PII, BEM NUS, BEM SEKA, BEM UBT, BEM PBK, IKAM SUMSEL, LBH HANTAM, IKAMI SULSEL, dan IMDKT. Mereka berjanji kembali turun ke jalan jika tuntutan tidak dipenuhi dan akan mengadvokasi isu ini hingga ke pusat.
Selanjutnya, Kapolres Tarakan merespons...
Simak Video "Video: Mapolres Tarakan Diserang Sekelompok Anggota TNI, Ini Kata Kapolri"
(bai/bai)