.webp)
Masyarakat adat Dayak di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar aksi di persimpangan empat Pasar Bodok. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap program transmigrasi dari pemerintah.
Aksi penolakan ini diikuti lebih dari 20 anggota yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Dayak. Aksi digelar di Jalan Merdeka, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu pada Rabu (16/7/2025).
Koordinator Lapangan Hendrikus Susilo Hermanto dalam orasinya mengatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya masyarakat Dayak untuk menjaga eksistensi, hak ulayat, serta keberlangsungan sosial-budaya mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menolak program transmigrasi yang berpotensi mengancam keseimbangan wilayah adat dan keberadaan kami sebagai masyarakat Dayak," tegas Hendrikus.
Aliansi Masyarakat Adat Dayak berharap aksi ini menjadi peringatan bagi semua pihak. Mereka menuntut pembangunan di Pulau Kalimantan harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, inklusif, dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
"Kita menghindari konflik sosial akibat kesenjangan dan kebijakan yang salah. Bertahun-tahun hasil bumi kami dikeruk dan diangkut keluar. Kami merasa dianaktirikan," ujarnya.
Dia berpendapat Program Transmigrasi dari pemerintah pusat hanya membuang anggaran. Tanah Kalimantan bukan tanah kosong. Infrastruktur di Kalimantan kurang diperhatikan cenderung sangat dikucilkan.
"Jangan jadikan Kalimantan jadi pusat sentral segala macam program pemerintah yang tidak tepat, yang hanya menguntungkan pejabat dan merugikan masyarakat," tegasnya.
Aksi ini pun, ditegaskan dia, tidak memandang golongan atau suku tertentu. Karena, kata dia, masyarakat Dayak sangat menghargai siapapun yang datang ke Tanah Borneo ini tanpa pandang suku, agama, ras, dan antargolongan.
"Hari ini kita melakukan penolakan keras terhadap program transmigrasi, yang diyakini akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal dan mengancam kelestarian lingkungan serta kearifan lokal di Kalimantan," tegasnya.
Hendrikus berharap pemerintah pusat bisa mendengar apa yang sudah disuarakan dalam hal menolak Program Transmigrasi di Kalimantan. Ia pun mengancam jika tuntutannya tidak ditanggapi.
"Aksi hari ini kalau tidak ditanggapi oleh pemerintah atau pejabat terkait, saya akan melanjutkan aksi yang lebih besar," katanya.
Hendrikus menambahkan bahwa pemerintah lebih baik memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya bagi masyarakat setempat.
"Daripada mendatangkan transmigran," pungkasnya.
(des/des)
