Massa Honorer Nakes-Nonnakes Kulon Progo Berangkat ke Istana, Ini Tuntutannya

Kulon Progo -

Sedikitnya 90 honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mendatangi Istana Negara. Mereka menuntut adanya kesejahteraan yang selama ini dinilai masih kurang.

Puluhan nakes dan non-nakes sektor kesehatan ini tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Kulon Progo. Mereka bertolak menggunakan dua armada bus sore ini, untuk kemudian bergabung dalam aksi damai yang juga diikuti oleh FKHN se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada esok hari.

"Jadi, kami dari FKHN Kulon Progo mendapat undangan terkait aksi damai pada 7 Agustus rencana tempat orasi di Istana negara dan Alhamdulillah kemarin tidak hanya kita melakukan aksi damai, tapi kita bisa diterima masuk ke Gedung Satya Negara Istana Kepresidenan," ucap Ketua FKHN Kulon Progo, Gandi Fibri Atmoko saat ditemui sebelum keberangkatan di Wates, Kulon Progo, Minggu (6/8/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gandi mengatakan ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi damai besok. Tuntutan ini terkait dengan masih sedikitnya regulasi yang berpihak kepada para tenaga honorer sektor kesehatan.

"Jadi kita mendesak pemerintah kaitannya dengan masih belum banyak regulasi atau aturan pemerintah yang berpihak kepada temen-temen honorer. Khususnya nakes dan non-nakes di fasyankes. Padahal peran teman-teman di sini dalam pandemi kan sangat luar biasa," ujarnya.

Adapun tuntutan pertama yakni meminta pemerintah mengangkat honorer nakes dan non-nakes sektor kesehatan menjadi ASN, PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kedua, menolak adanya skema P3K paruh waktu yang digulirkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Alasannya karena gaji P3K paruh waktu bisa lebih kecil dibanding saat bertugas sebagai tenaga honorer yang notabene penuh waktu.

"Terkait beberapa tuntutan aksi lainnya, yaitu mendesak presiden bisa menjalankan amanah aturan pemerintah no 49 tahun 2018 tentang ASN khususnya P3K. Selain itu juga kita paling tidak status dan kesejahteraannya meningkat. Karena kita rata-rata nakes se-Indonesia itu hampir statusnya itu pegawai honor, jumlahnya hampir 1 juta," ujar Gandi.

Selengkapnya baca di halaman berikut.

Gandi mengatakan kesejahteraan honorer nakes dan non-nakes sektor kesehatan selama ini dinilai masih kurang. Di Kulon Progo sendiri, ditemukan adanya honorer nakes yang digaji kurang dari Upah Minum Kabupaten (UMK).

"Di Kulon Progo aja ada yang belum UMK. Lalu yang di luar Jawa statusnya lebih ngeri lagi, ada istilahnya TKS, yaitu Tenaga Kesehatan Suka Rela jadi dibayar sesuai kemampuan daerah," ujarnya.

Atas hal itu, pihaknya berharap agar aksi damai besok bisa menjadi kesempatan bagi seluruh pekerja honorer sektor kesehatan di seluruh Indonesia memperoleh kesejahteraan yang semestinya. "Jadi harapannya ini bisa mengakomodir semua temen-temen honorer se-Indonesia," pungkasnya.