Kementerian Sosial merencanakan untuk membangun Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Subarsono, mengatakan program sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial dinilai kurang tepat karena seharusnya bidang ini ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Nah, saya kira ini menjadi problematik berada di bawah Kementerian Sosial karena tupoksinya bukan mengurusi masalah pendidikan. Jadi, ini dipertanyakan mengenai domain dari kebijakan itu. Kalau di bawah Kementerian Sosial saya pikir itu tidak tepat," kata Subarsono dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Selasa (14/1/2025).
Tidak hanya itu, menurutnya program belum terlalu mendesak dilaksanakan. Karena melihat kenyataan bahwa masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mulai dari bangunan sekolah yang rusak hingga gaji para guru terutama guru honorer yang masih memprihatinkan," ucapnya.
Subarsono menilai banyak pertimbangan yang perlu dikaji dalam merealisasikan Sekolah Rakyat. Meskipun begitu masih ada harapan dengan didirikannya Sekolah Rakyat .
"Saya pikir bukan tidak efisien tapi saya tidak yakin ketepatan untuk dilakukan saat ini. Kenapa kita tidak membenahi sistem yang sudah ada. Kan untuk sekolah itu mendapat Dana BOS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan apabila ingin meningkatkan kualitas pendidikan bagaimana meningkatkan dana BOS, memperbaiki kurikulum, dan meningkatkan kompetensi guru," tambahnya.
Apabila menilik ke belakang, kata Subarsono, Sekolah Rakyat memang memiliki sejarah di masa penjajahan Belanda. Dengan adanya program Sekolah Rakyat kemungkinan akan terbentuk stigma negatif di kalangan masyarakat mengenai penamaannya.
"Sebaiknya untuk penamaannya Sekolah Unggulan saja jangan Sekolah Rakyat sehingga tidak menciptakan dualisme dengan adanya terminologi baru yang muncul," ungkapnya.
Jika program ini tetap dipaksakan, Subarsono mengusulkan agar program ini tetap di bawah kemendikdasmen dan ditempatkan di lokasi yang tepat sasaran untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Indonesia.
"Saya berharap bahwa program ini tetap di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bukan di bawah Kemensos. Yang kedua, dibangun di daerah yang tepat seperti 3T (Tertinggal, Terluar, dan Termiskin). Jadi, kriteria yang dibangun harus jelas seperti apa karena orientasinya untuk orang miskin, gratis, dan berasrama. Saya pikir pantasnya berada di daerah yang belum maju," pungkasnya.
Dilansir detikNews, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiksasmen) membantu merealisasikan rencana Sekolah Rakyat (SR) yang akan dibangun Kementerian Sosial (Kemensos).
Gus Ipul mengajukan beberapa poin kerja sama kepada Mendiksasmen Abdul Mu'ti.
"Pertama tentu tentang perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).
Menurut Gus Ipul, SR merupakan sekolah yang akan dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem agar bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas. Perintah pembentukan sekolah rakyat, disampaikan Prabowo saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1).
Gus Ipul mengatakan pembentukan SR tentu harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen. Ia menyebut pihaknya mendatangi Kemendiksasmen untuk mempercepat kolaborasi sehingga SR bisa segera terbangun.
SR yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school) sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas namun juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya. Gus Ipul menyebut tujuan utama SR adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan.
"Jika orang tuanya miskin jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka," kata Gus Ipul.
(apl/afn)
Komentar Terbanyak
Aktivis Jogja Muhammad Fakhrurrazi alias Paul Ditangkap Polda Jatim
Istri Diplomat Arya Daru Muncul ke Publik, Serukan Ini ke Presiden dan Kapolri
Rumah Tua Milik Eks Bupati Gunungkidul Terbengkalai, Warga Tak Berani Bersihkan