30+ Contoh Soal SAS PPKn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawaban, Yuk Latihan!

Siswa-siswi jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat akan mengerjakan soal-soal PPKn saat SAS. Agar bisa menghadapinya dengan lancar, detikers mesti berlatih. Yuk, pelajari 30+ contoh soal SAS PPkn kelas 11 Semester 1 di bawah ini!

Sebelumnya, apa itu SAS? Dikutip dari situs resmi SMP Negeri 125 Jakarta, kepanjangan SAS adalah Sumatif Akhir Semester. Tujuan SAS adalah mengevaluasi pembelajaran yang telah berlangsung selama satu semester.

Lebih lanjut, materi semester 1 mata pelajaran PPKn meliputi Hak Asasi Manusia (HAM), sistem dan dinamika demokrasi, hingga sistem hukum dan peradilan Indonesia. Langsung saja, di bawah ini detikJogja telah siapkan lebih dari 30 contoh soal dan jawabannya untuk dipelajari.

Kumpulan Contoh Soal SAS PPKn Kelas 11 Semester 1

Diambil dari modul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila oleh Rizanur, Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia karya Rizanur, dan Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia tulisan Rizanur, berikut ini contoh soal dan jawabannya:

1. Hak asasi manusia adalah....

A. Hak asasi pribadi yang tak dapat diganggu gugat
B. Hak yang bisa diambil dari orang lain
C. Hak yang melekat pada diri setiap orang
D. Hak yang diberikan oleh pemerintah
E. Hak yang muncul karena adanya status kewarganegaraan

Jawaban: C

2. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang HAM adalah....

A. Undang-undang no. 3 tahun 1997
B. Undang-undang no. 39 tahun 1999
C. Undang-undang no. 26 tahun 2000
D. Undang-undang no. 23 tahun 2002
E. Undang-undang no. 11 tahun 2012

Jawaban: B

3. Jika anda melihat anak-anak jalanan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan, seperti meminta-minta, menjadi pemulung, mengamen dan sebagainya pada jam sekolah , maka pada dasarnya mereka mengalami masalah yakni tidak terpenuhinya hak asasi dalam bidang...

A. Ekonomi
B. Politik
C. Sosial budaya
D. Hukum
E. Pribadi

Jawaban: C

4. Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari seperti saling menghormati, toleransi, dan lain-lain, disebut nilai ....

A. Dasar
B. Instrumental
C. Praksis
D. Pragmatis
E. Realistis

Jawaban: C

5. Hak asasi yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dalam Bab X Hak Asasi Manusia UUD 1945 adalah pasal....

A. 28 A
B. 28 B
C. 28 C
D. 28 E
E. 28 F

Jawaban: D

6. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan dalam sila-sila Pancasila, yang sesuai dengan sila ketiga adalah...

A. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
B. Pertama Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum
C. Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
D. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
E. Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.

Jawaban: C

7. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga, disebut...

A. Diskriminasi
B. Kekerasan
C. Kecurangan
D. Penyiksaan
E. Penganiayaan

Jawaban: D

8. Memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang disebut dengan...

A. Diskriminasi
B. Kekerasan
C. Kecurangan
D. Penyiksaan
E. Genosida

Jawaban: E

9. Pelanggaran hak asasi manusia adalah...

A. Pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain
B. Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kemudian tidak diketahui oleh orang lain
C. Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat
D. Perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara
E. Pelanggaran hukum pidana maupun hukum perdata

Jawaban: A

10. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia adalah....

A. Kepres no 50 tahun 1993
B. Undang-undang no 39 tahun 1999
C. Undang-undang no 40 tahun 1999
D. Undang-undang no 26 tahun 2000
E. Undang-undang no 23 tahun 2002

Jawaban: D

11. Yang bukan merupakan wewenang Komnas HAM adalah....

A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
C. Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR
D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan
E. Melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia

Jawaban: E

12. Tragedi semanggi 1 merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada tanggal...

A. 12 September 1984
B. 12 Mei 1998
C. 13 September 1998
D. 13 November 1998
E. 24 November 1999

Jawaban: D

13. Pelanggaran HAM dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa mengenal status, jenis kelamin dan usia. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM berupa....

A. Membentuk peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang
B. Melakukan perlindungan kepada para saksi dan korban jika diminta
C. Membentuk Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras)
D. Pembentukan pengadilan HAM yang akan menangani kasus pelanggaran HAM
E. Penanaman nilai Pancasila kepada sebagian peserta didik melalui pembelajaran

Jawaban: D

14. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" dan "kratos"' yang artinya...

A. Kekuasaan negara
B. Kekuasaan pemerintah
C. Pemerintahan rakyat
D. Pemerintahan berdaulat
E. Pemerintahan dalam arti luas

Jawaban: C

15. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan....

A. Asas demokrasi
B. Ciri demokrasi
C. Pengertian demokrasi
D. Proses demokratisasi
E. Bentuk demokrasi

Jawaban: A

16. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup...

A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan
B. Tingkat perbedaan tertentu diantara warga negara
C. Tidak adanya kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara
D. Penegakan hukum yang sepihak
E. Pemilu yang bersifat tertutup

Jawaban: A

17. Setiap negara demokrasi harus memenuhi 2 asas pokok, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan ....

A. Tanggap terhadap kepentingan bersama
B. Pengakuan harkat dan martabat manusia
C. Tidak diskriminasi terhadap warga negaranya
D. Memiliki wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan
E. Memiliki undang-undang dan badan penegak hukum

Jawaban: B

18. Dipandang dari penyaluran aspirasi rakyat, demokrasi terbagi atas ...

A. Langsung dan tidak langsung
B. Positif dan negatif
C. Formal dan material
D. Gabungan dan individu
E. Umum dan khusus

Jawaban: A

19. Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi Negara Korea Utara menganut ideologi yang bersifat tertutup yakni...

A. Fasis
B. Sosialis
C. Liberal
D. Komunis
E. Pancasila

Jawaban: D

20. Contoh sikap terhadap putusan musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah.....

A. Menghormati dan menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab
B. Menerima saja karena telah diputuskan oleh pimpinan
C. Mengakui dengan senang hati dan tanggung jawab
D. Menerima karena sudah menjadi kebiasaan rapat
E. Menerima dan menjalankan dengan tanggung jawab

Jawaban: A

21. Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pernyataan ini adalah disampaikan oleh...

A. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.
B. Prof, Dardji darmodihardjo,SH,
C. Sri Soemantri
D. Prof. DR. Hazairin, SH
E. Prof.S.Pamudji

Jawaban: A

22. Yang bukan aspek demokrasi Pancasila menurut Prof. S. Pamudji adalah.....

A. Formal
B. Kejiwaan
C. Normatif
D. Fisik
E. Organisasi

Jawaban: D

23. Demokrasi komunis merupakan corak demokrasi yang berintikan ajaran....

A. Adam Smith
B. Auguste Comte
C. Karl Marx
D. Benito Musolini
E. Adolf Hitler

Jawaban: C

24. Sikap toleran terhadap perbedaan dan menerima keberagaman akan membentuk kehidupan yang....

A. Rukun, tenteram, damai dan sejahtera
B. Rukun walau diwarnai konflik
C. Adil dan makmur
D. Selamat dunia dan akhirat
E. Harmonis

Jawaban: A

25. Demokrasi yang diterapkan pada masa orde baru adalah demokrasi Pancasila sedangkan demokrasi pada masa orde lama disebut demokrasi....

A. Formal
B. Terpimpin
C. Material
D. Langsung
E. Konstitusional

Jawaban: B

26. Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, seperti....

A. Pemilihan ketua kelas
B.Menentukan ketua arisan keluarga
C. Membentuk panitia maulid
D. Ikut memilih dan dipilih
E. Ikut bermusyawarah di desanya

Jawaban: D

27. Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, pendapat tersebut merupakan pendapat dari.....

A. Miriam Budiardjo
B. Abraham Lincoln
C. Uthrect
D. S.M.Amin,S.H
E. W.J.S. Poerwadarminta

Jawaban: C

28. Yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah....

A. Sekumpulan peraturan yang bersifat sementara
B. Peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi
C. Bersifat memaksa
D. Mengatur perilaku warga masyarakat
E. Adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut

Jawaban: A

29. Pidato presiden pada tanggal 16 Agustus merupakan bentuk hukum....

A. Tertulis
B. Tidak tertulis
C. Nasional
D. Publik
E. Internasional

Jawaban: B

30. Di bawah ini yang termasuk contoh dari hukum perdata adalah ...

A. Korupsi
B. Perebutan harta warisan
C. Penculikan
D. Pelanggaran dalam pemilu
E. Penipuan

Jawaban: B

31. Hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu di sebut dengan hukum....

A. Positif
B. Negatif
C. Pidana
D. Publik
E. Material

Jawaban: A

32. Yang bukan termasuk contoh tindakan pelanggaran hukum dalam kategori pelanggaran hukum pidana adalah....

A. Pencurian
B. Pembunuhan
C. Pencemaran nama baik
D. Perceraian
E. Penganiayaan

Jawaban: D

33. Lembaga tertinggi dalam susunan lembaga peradilan di Indonesia adalah ....

A. Pengadilan Umum
B. Pengadilan Agama
C. Peradilan Militer
D. Pengadilan Tata Usaha Negara
E. Mahkamah Agung

Jawaban: E

34. Pengadilan Negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat ...

A. Provinsi
B. Kecamatan
C. Ibukota negara
D. Kabupaten/Kota
E. Kelurahan

Jawaban: D

35. Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu. Dari wacana di atas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana yaitu berupa ...

A. Kasasi
B. Banding
C. Amnesti
D. Rehabilitasi
E. Peninjauan kembali

Jawaban: E

36. Pengadilan tingkat kedua ialah......

A. Pengadilan negeri
B. Pengadilan tinggi
C. Mahkamah agung
D. Mahkamah konstitusi
E. Pengadilan Agama

Jawaban: B

37. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, yakni pasal...

A. 24 ayat (1)
B. 24 ayat (2)
C. 24 ayat (3)
D. 24 A
E. 24 B

Jawaban: A

Nah, itulah 30+ contoh soal SAS PPKn kelas 11 semester 1 yang bisa detikers gunakan latihan. Semoga bermanfaat, ya, detikers!

Penerima Anugerah Adiluhung

Penerima Anugerah Adiluhung