Permasalahan sampah di Kota Jogja masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan utamanya sejak diberlakukan desentralisasi sampah Mei 2024 lalu. Untuk itu, Dana Keistimewaan (Danais) pun siap mendukung dan mengamankan kebijakan desentralisasi penanganan sampah di DIY, seperti di Kota Jogja.
Salah satu aspek krusial dalam mengatasi persoalan sampah adalah pendanaan. Mengingat APBD yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah dirasa belum cukup meng-cover.
Meski begitu, Paniradya Pati Kaistimewan, Aris Eko Nugroho, menerangkan pihaknya baru bisa turut menangani pengelolaan sampah secara masif pada 2023 lalu. Sebelumnya, Danais memang tidak berkonsentrasi langsung dengan penanganan sampah, tetapi lebih pada budaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu (desentralisasi) adalah kebijakan yang dibuat dan kami harus mengamankan kebijakan penanganan sampah secara mandiri tersebut," ujar Aris melalui keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Selasa (10/12/2024).
Dengan Danais sebagai pendukung kebijakan desentralisasi, Aris bilang pihaknya bersama Pemkot Jogja melakukan aktivitas pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R).
"Ada dua TPS 3R yang dibangun menggunakan kucuran Danais sekitar Rp 8 miliar, yaitu TPS 3R Nitikan 2 di Kranon, Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo dan TPS 3R Karangmiri di Mrican, Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo," tutur Aris.
Aris menyebut, tak hanya pembangunan dua TPS 3R yang menggunakan pembiayaan Danais, ada pula dukungan terhadap 45 Kelurahan di Kota Jogja yang dianggarkan Rp 100 juta per Kelurahan. Aktivitas penanganan sampah semuanya diserahkan kepada pihak Kelurahan.
Ia menambahkan, secara umum Paniradya Kaistimewan DIY telah melakukan intervensi penanganan sampah di empat kabupaten dan satu kota. Namun, memang tidak semua langsung bisa menyelesaikan permasalahan sampah.
"Supaya permasalahan sampah terurai ini menjadi bagian proses dan kita berharap proses ini memang bisa berjalan seiring dengan yang lain. Artinya ketika melakukan upaya mungkin ada yang perlu disempurnakan dan diselesaikan di tingkat Kelurahan tetapi belum menyelesaikan di titik poin yang bisa saja merupakan titik yang paling banyak sampahnya," paparnya.
Lebih lanjut Aris memaparkan total Danais yang digelontorkan untuk pengelolaan sampah di DIY selama dua tahun terakhir lebih dari Rp 70 miliar. Dari angka tersebut dikurangi sekitar Rp 10 miliar karena ada dukungan pembangunan TPS di Donokerto yang batal sehingga menjadi Rp 59 miliar.
Sedangkan pada 2025, diusulkan untuk dukungan peralatan di Donokerto sebesar Rp 29 miliar. Sehingga jika total keseluruhan, lebih dari Rp 88 miliar yang dikucurkan untuk penanganan sampah di DIY selama kurun 2023 hingga 2025.
"Dukungan Danais dalam penanganan sampah tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan sarana prasarana (sarpras), pembelian peralatan khususnya mesin, sosialisasi dan pelatihan termasuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat merupakan bagian dari Kalurahan Mandiri Budaya," ungkap Aris.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja, Ahmad Haryoko, menjelaskan pihaknya mendapatkan kucuran Danais sekitar Rp 8 miliar untuk pembangunan TPS 3R Kranon dan Karangmiri Umbulharjo pada tahap awal 2024.
Namun, saat ini TPS 3R Karangmiri masih belum optimal dengan mengelola 15 ton sampah per hari mengingat akses jalan yang belum sempurna. Sedangkan TPS 3R Kranon sudah berjalan normal dengan mengelola 30 ton sampah per hari.
"Dukungan Danais terkait pengolahan persampahan di Kota Yogyakarta sudah sangat bagus dan memungkinkan kami bernafas untuk bisa mengelola sampah. Setelah proses desentralisasi, kami sangat membutuhkan dana-dana seperti itu," ujar Haryoko.
Haryoko mengatakan, total sampah yang dihasilkan di Kota Jogja memang masih fluktuatif di kisaran 200 ton per hari. Total sampah tersebut belum 100 persen selesai. Tak hanya bersumber dari Danais, pihaknya masih merampungkan proses pembangunan TPS 3R di Sitimulyo dan Giwangan yang ditargetkan bisa beroperasional pada awal 2025.
"Untuk sisanya (sampah yang belum terolah) dibantu pihak swasta yang berada di Sleman dan Bantul. Sekitar 180 ton sampah per hari telah dikelola pada 4 lokasi, TPS 3R Nitikan sebanyak 60 hingga 70 ton, TPS 3R Kranon 30 ton, TPS 3R Karangmiri sekitar 15 ton, dan TPS 3R Sitimulyo 30 ton," urainya.
"Ditambah pengolahan secara termal di Giwangan dan Sitimulyo berkisar 40 ton per lokasi serta sisanya lebih 20 ton yang harus diserahkan kepada pihak swasta," pungkas Haryoko.
(apu/rih)
Komentar Terbanyak
Komcad SPPI Itu Apa? Ini Penjelasan Tugas, Pangkat, dan Gajinya
Ternyata Ini Sumber Suara Tak Senonoh yang Viral Keluar dari Speaker di GBK
Catut Nama Bupati Gunungkidul untuk Tipu-tipu, Intel Gadungan Jadi Tersangka