Fahri Hamzah Ungkap Program 3 Juta Rumah Mandek, Ternyata Ini Alasannya

ilustrasi rumah subsidi — Ilustrasi rumah subsidi. Foto: Dok. BP Tapera

Jogja -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan progres Program 3 Juta Rumah masih nihil. Berikut alasan mandeknya program tersebut.

Dilansir detikProperti pada Kamis (14/8/2025), program tersebut terdiri dari renovasi dan pembangunan rumah. Fahri mengaku telah meminta maaf kepada Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), soal progres Kementerian PKP. Permintaan maaf itu diungkapkan Fahri dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator IPK.

"Tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU masih nol gitu. Kita ini nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam padahal itu bukan KPI kita," kata Fahri Hamzah di Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri menyebutkan salah satu key performance indicator (KPI) dari Kementerian PKP yakni renovasi rumah. Program tersebut bakal dilakukan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), namun belum ada progres dari program tersebut karena aturannya baru terbit.

Sebab aturan yang masih baru, Fahri pun pesimistis program itu dapat dilakukan dalam waktu dekat. Di sisi lain, petunjuk teknis dan sosialisasi kepada masyarakat belum ada.

"Ya kita usahakan lah (pelaksanaan BSPS), tapi saya terus terang saja karena ini adalah anggaran yang harusnya mulai Januari bisa dieksekusi sampai sekarang belum jalan ya. Saya minta maaf tadi, saya bilang ini memang KPI inti kita belum," jelasnya.

Adapun penyaluran penyediaan rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Fahri berpendapat, merupakan tugas dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Terlebih, anggaran rumah subsidi bukan dari Kementerian PKP, melainkan Kementerian Keuangan. Sebab itu, Fahri mengatakan, FLPP bukan menjadi KPI Kementerian PKP.

"Tapera itu kan institusi di luar kita. Kok kayak dia yang dominan, kayak FLPP segala-galanya loh. FLPP itu kan di luar kita" tuturnya.

Ditegaskan kembali oleh Fahri, belum ada progres Program 3 Juta Rumah berdasarkan anggaran pada 2025.

"Untuk tahun ini per budget kita, belum (ada progres). Itu yang saya tadi minta maaf. Untuk tahun ini belum," ujarnya.

Fahri menyebutkan pelaksanaan APBN bakal dievaluasi oleh AHY. "Tadi Menko akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fahri menyebutkan, target program BSPS adalah untuk 2 juta rumah menggunakan anggaran Rp 43,6 triliun pada tahun depan. Nantinya juga akan ada subsidi tanah.

Fahri pun mengusulkan tanah milik pemerintah dapat digunakan untuk dibangun hunian seperti di kawasan sempadan sungai.

"Kita mundur 25-30 meter lalu dibangun rumahnya dihadapkan ke sungai, nggak boleh lagi ada saluran pembuangan ke sungai. Naik misalnya 3-5 tingkat, bersih sungainya. Tanah ada, sungai bersih, tanah murah dapat, sungainya bersih, kotanya indah. Itu hal-hal yang merupakan skema lanjutan nanti di luar yang 2 juta BSPS," tuturnya.