Bahlil Beberkan Pemberi Izin ke Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah telah mencabut izin tambang dari perusahaan yang memiliki izin tambang di Raja Ampat. Bahlil menyebut IUP empat perusahaan itu dikeluarkan pemda setempat.

Dilansir dari detikFinance, diketahui empat perusahaan yang dicabut izinnya memiliki izin usaha pertambangan (IUP) secara langsung dari pemerintah daerah. Empat tambang yang dimaksud yaitu milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

Hanya izin tambang berlabel kontrak karya (KK) yang tidak dicabut pemerintah. Izin itu dipegang oleh PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam.

Bahlil menyebut hanya IUP PT Gag yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sedangkan empat lainnya dikeluarkan pemerintah daerah.

"Dari 5 IUP itu, satu IUP dikeluarkan pemerintah pusat, yaitu kontrak karya (untuk PT Gag). Sementara IUP sebelumnya dikeluarkan di 2004 dan 2006, di mana secara UU izinnya semua masih di daerah, dalam hal ini bupati dan gubernur," sebut Bahlil saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

Adapun izin tambang dicabut berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan adanya pelanggaran lingkungan.

Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam Geopark atau Kawasan Wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penerapan Geopark Raja Ampat.

"Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum ada Geopark. Sementara itu, Presiden ingin menjadikan Raja Ampat jadi wisata dunia," papar Bahlil.

Selain itu, pencabutan juga berdasar saran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya. Pemda setempat menyarankan agar tambang yang berada di dalam Geopark Raja Ampat dicabut izinnya.

"Alasan yang ketiga pencabutan ini merupakan keputusan rapat terbatas kemarin dan saran dari pemerintah daerah," sebut Bahlil.

Video: DPR Apresiasi Pencabutan Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Video: DPR Apresiasi Pencabutan Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat