Bahas Pembebasan Lahan di IKN, AHY: Tidak Boleh Asal Gusur!

Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono saat di STPN Sleman, Kamis (25/4/2024). Foto: Adji Ganda Rinepta/detikJogja.

Jogja -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas soal pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN). Ia menegaskan dalam proses pembebasan lahan tidak boleh asal gusur.

Pernyataan itu disampaikan AHY usai memberi kuliah umum di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Sleman.

"Kemarin saya baru diundang secara khusus oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri terkait secara terbatas, kami membahas tentang perkembangan progres di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan juga sejumlah project strategis nasional lainnya," jelasnya kepada wartawan di STPN, Kamis (25/4/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan kita sepakat bahwa terus harus dilakukan percepatan-percepatan karena investasi bisa bergerak jika ada kepastian hukum, kepastian hukum hak atas tanah," imbuh AHY.

Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono saat di STPN Sleman, Kamis (25/4/2024). Foto: Adji Ganda Rinepta/detikJogja

Kepada awak media di STPN, AHY menceritakan progres pembangunan IKN. AHY mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan lahan yang akan digunakan untuk bisnis, mengembangkan usaha, hingga properti harus clean and clear tanpa ada masalah, termasuk kawasan hutan.

"Nah biasanya jika ada pelepasan kawasan hutan kita harus cek terlebih dahulu apakah ada masyarakat ada warga yang menduduki lokasi tersebut, sehingga kalau ada harus diselesaikan terlebih dahulu, tidak boleh asal gusur," papar AHY.

"Nah kita ingin pendekatan itu juga humanis, kita ingin tidak ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan karena pada akhirnya kita mengutamakan masyarakat kita sendiri, apalagi mereka yang sudah menghuni cukup lama di suatu daerah," lanjutnya.

Hal ini yang menurut AHY menjadi tantangan bagi pemerintah, yakni menyeimbangkan percepatan pembangunan dengan keadilan sosial masyarakat.

"Kita menyeimbangkan antara mempercepat pertumbuhan dan pembangunan tadi termasuk infrastruktur, tetapi juga tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan sosial keadilan dan keberpihakan kita pada rakyat kecil," tutupnya.