Putri-Istri Gusdur Temui Gubernur DIY Sultan HB X 3 Jam, Ini yang Dibahas

Istri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan putrinya Alissa Wahid bersama sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ini yang dibahas.

Pantauan detikJogja di lokasi, sejumlah tokoh bangsa tampak keluar dari Keraton Kilen, Kompleks Keraton Jogja pukul 16.15 WIB. Alissa mengatakan pertemuan dengan Sultan HB X merupakan bagian dari perjalanan GNB untuk berdialog dengan sejumlah tokoh bangsa mengenai kondisi Indonesia saat ini.

"Keraton Jogja dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu memang perannya tidak pernah kecil, selalu besar. Bahkan pernah menjadi ibu kota sementara pada saat kondisi genting Indonesia. Keraton Yogyakarta selalu memberikan kontribusi yang cukup besar. Tadi dialog dengan Sultan berlangsung sangat seru, makanya sampai lama," ujar Alissa di Kompleks Keraton Jogja, Kamis (23/7/2026).

"Yang pertama adalah tentu (membahas) kondisi kebangsaan yang sekarang ini. Tetapi juga yang kedua adalah karena Keraton Yogyakarta dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu memang perannya tidak pernah kecil, selalu besar," sambungnya.

Sementara itu, akademisi UIN Sunan Kalijaga Jogja, Prof M Amin Abdullah, mengatakan ada dua hal yang menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. Pertama, perlunya percepatan pembahasan Undang-undang Perampasan Aset.

"Saya terkesan yang penting ya pembicaraan hampir lebih 3 jam dari jam 1 sampai sekarang di meja makan, sangat akrab, sangat bagus sekali, nggak ada jarak, biasa Sultan nggak ada jarak," ungkapnya.

"Undang-undang Perampasan Aset itu skala prioritas karena itu sumber segala masalah. Kalau itu selesai, insyaallah semua akan mengikuti," katanya.

Selain itu, Amin menyebut Sultan juga menyoroti pentingnya akuntabilitas publik. Menurutnya, pertanggungjawaban pemerintah tidak cukup hanya dilakukan kepada DPR.

"Pemerintah dibiasakan pertanggungjawaban publik, tidak hanya pertanggungjawaban di DPR. Itu penting untuk kehidupan bangsa ke depan," jelasnya.

Senada, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan berbagai keresahan masyarakat yang disampaikan kepada Sultan bermuara pada munculnya krisis kepercayaan terhadap berbagai institusi negara.

"Kami menyampaikan apa yang kami serap dari masyarakat. Berbagai macam keresahan itu muaranya pada munculnya distrust atau ketidakpercayaan," jelasnya.

Menurutnya, ada dua penyebab utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni penegakan hukum yang dinilai belum konsisten serta lemahnya akuntabilitas publik.

"Penegakan hukum yang dinilai rendah menimbulkan ketidakpercayaan publik. Yang kedua adalah akuntabilitas publik, bagaimana penyelenggara negara tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga kepada masyarakat," ujarnya.

Alissa menambahkan hal tersebut, persoalan utama bukan hanya menyelesaikan kasus korupsi, melainkan membangun sistem penegakan hukum yang utuh.

"Jangan hanya kasus korupsi ditangkap, kasus korupsi diselesaikan. Tapi penegakan hukumnya secara utuh itu yang jauh lebih penting," tegasnya.

Hal serupa disampaikan mantan Komisioner KPK Laode M Syarif. Ia menilai aparat penegak hukum harus menunjukkan integritas agar kepercayaan masyarakat kembali pulih.

"Aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, KPK sampai hakim harus betul-betul menunjukkan kejujuran dan keteladanan. Sekarang masyarakat kurang percaya karena banyak sekali borok-borok dari setiap institusi," katanya.

Dalam kesempatan itu, isu Papua juga menjadi salah satu pembahasan. Mantan Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom, mengatakan penyelesaian persoalan Papua membutuhkan dialog dan komunikasi yang lebih intensif.

"Kami juga bicara soal Papua. Sangat dibutuhkan dialog dan komunikasi, apalagi menyangkut kebijakan publik," ujarnya.

Menutup perjumpaan, Alissa menambahkan pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua.

"Untuk Papua, pendekatan militer itu tidak bisa menghilangkan ketidakpercayaan. Yang pertama harus diraih oleh pemerintah adalah kepercayaan masyarakat," pungkasnya.

Begini Euforia di Jogja Financial Festival & Run D-City 2026

Begini Euforia di Jogja Financial Festival & Run D-City 2026