Pengunjung dari Iran Dilarang Masuk ke Australia

Waving Australia flag in the air. — Bendera Australia. Foto: Getty Images/iStockphoto/baona

Jogja -

Di tengah memanasnya situasi perang Timur Tengah, pemerintah Australia memutuskan untuk melarang masuk pengunjung dari Iran. Hal itu sementara diberlakukan selama enam bulan.

Dikutip dari detikNews, Australia menilai perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran meningkatkan risiko bahwa pemegang paspor Iran dapat menolak atau tidak dapat terbang pulang setelah visa kunjungan jangka pendek mereka berakhir.

Departemen Dalam Negeri Australia menyebut aturan itu berlaku selama enam bulan demi "kepentingan nasional di tengah kondisi global yang berubah dengan cepat".

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Konflik di Iran telah meningkatkan risiko bahwa beberapa pemegang visa sementara mungkin tidak dapat atau tidak mungkin meninggalkan Australia ketika visa mereka berakhir," kata Departemen Dalam Negeri Australia dalam sebuah pernyataan, dilansir media Al-Jazeera, Kamis (26/3/2026).

"Langkah ini memberi Pemerintah waktu untuk menilai situasi dengan benar, sambil tetap memberikan fleksibilitas dalam kasus-kasus terbatas," imbuh departemen dalam pernyataan yang dirilis pada hari Rabu (25/3/2026).

Larangan tersebut berlaku untuk warga Iran yang berada di luar Australia, termasuk warga Iran yang sudah terlanjur memiliki visa kunjungan untuk bekerja atau wisata namun masih berada di luar Australia.

Pengecualian aturan itu berlaku untuk warga Iran yang sudah berada di Australia, mereka yang saat ini transit ke Australia, pasangan, atau anak tanggungan warga negara Australia, dan mereka yang memiliki visa permanen. Pertimbangan pengecualian juga dilihat per kasusnya seperti orang tua warga negara Australia.

Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan pemerintah memutuskan siapa saja yang bisa tinggal di Australia. Dia berharap hal itu tidak boleh menjadi "konsekuensi acak dari siapa yang memesan liburan".

"Ada banyak visa kunjungan yang dikeluarkan sebelum konflik di Iran yang mungkin tidak akan dikeluarkan jika diajukan sekarang," ujarnya.

Burke menambahkan bahwa pemerintah memantau perkembangan dan "akan menyesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan untuk memastikan sistem migrasi Australia tetap tertib, adil, dan berkelanjutan".