Tebalnya Lumpur Jadi Kendala Pencarian 553 Korban Bencana Sumatera

Foto: Petugas Basarnas saat menrmikan jasad korban. (dok. Basarnas Medan)

Jogja -

Sebanyak 553 orang masih hilang usai bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengungkap ketebalan lumpur jadi kendala pencarian korban.

Dilansir detikNews, data 553 korban hilang tersebut merupakan data per Selasa (2/12/205), pukul 10.00 WIB. Dalam data yang sama tercatat korban meninggal dunia berdasarkan data Basarnas sebanyak 583 orang.

"Hari ini operasi SAR selalu atau terus dilaksanakan, dan untuk update data memang terakhir tadi jam 10.00, bahwa total jumlah korban yang telah terevakuasi meninggal dunia ada 583 orang, dan yang dilaporkan masih dalam pencarian ada 553 orang," kata Syafii seusai rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syafii menyebut tebalnya lumpur menjadi kendala pencarian. Terlebih lumpur yang sangat tebal itu bercampur dengan kayu.

"Tentunya ini mengalami kesulitan tersendiri pada saat lumpur itu ketebalannya tersendiri, kemudian di dalamnya bercampur dengan kayu dan mulai lumpur ini mulai mengering sehingga kita membutuhkan salah satunya adalah K-9," ujarnya.

Pihaknya tengah mengerahkan seluruh kekuatan unsur. Antara lain unsur darat maupun TNI-Polri.

"Pencarian, karena memang sudah mulai terbuka, kita sudah menggunakan K9 untuk membantu," katanya.

Lebih lanjut, Syafii menjelaskan alasan perbedaan data korban meninggal antara Basarnas dan BNPB. Diketahui, data korban meninggal berdasarkan BNPB per pukul 12.55 WIB, sebanyak 659 orang, sedangkan Basarnas per pukul 10.00 WIB, sebanyak 583 orang.

"Apa yang dilaksanakan Badan SAR Nasional tentunya menggunakan prosedur yang baku. Kita tidak tahu bahwa terkait dengan laporan yang ada di BNPB, karena BNPB ini sebagai koordinator dari seluruh kekuatan. Bisa dari informasi dari Pemerintah Daerah, ada dari TNI, dari Polri," jelasnya.

"Namun yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional sebenarnya akan dipertanggungjawabkan, karena itu hubungannya dengan santunan, dengan hak-haknya dari keluarga," imbuh dia.