Menkeu Purbaya Respons soal Tak Saling Sapa dengan Luhut di Sidang Kabinet

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja.

Dilansir detikFinance, saat rapat di Istana Senin (20/10), Purbaya dan Luhut sempat tak saling menyapa di sela-sela agenda Sidang Kabinet Paripurna.

"Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Purbaya menjelaskan, dirinya bukan tidak saling menyapa, namun kursinya saat itu sedikit jauh. Ia merasa kurang elok jika harus berbicara dengan Luhut dengan sedikit berteriak.

"Kan jauh, beda berapa kursi, masa saya 'Pak Luhut, Pak Luhut,' gitu," tutur Purbaya sambil menunjukkan gestur berteriak.

Sebagai informasi, belakangan Purbaya dan Luhut memang tampak saling silang pendapat tentang proyek Kereta Cepat (whoosh) dan Family Office tanpa sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Family Office Tak Pakai APBN

Purbaya ogah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendirian family office di Indonesia. Rencana pendirian family office itu sebelumnya merupakan usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Purbaya menegaskan tidak akan mengalihkan APBN untuk belanja pendirian family office di Indonesia. Ia mempersilakan DEN untuk mendirikannya sendiri.

"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025) yang lalu.

Terkait family office, Luhut mengatakan usulan pembentukannya hadir sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan investasi swasta masuk ke Indonesia. Sebab pada dasarnya, pembiayaan APBN yang bisa dipergunakan untuk pembangunan hanya berkisar di 10-15%, sedangkan sisanya dibidik dari swasta.

Ia sendiri merasa tidak pernah menyebut bahwa proyek tersebut membutuhkan APBN. Luhut juga mempertanyakan tentang pemberitaan dan khalayak yang beramai-ramai mengaitkan proyek ini dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita harus friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulkan buatlah family office. Family office itu tidak ada urusan dengan APBN. Terus rame, tengkar, ini apa lagi tidak ada urusannya," kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10) yang lalu.

"Terus ribut, tubrukan lagi apa, Ketua DEN dengan Menteri Keuangan, nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusan ya APBN di situ. Wong itu anu kita (DEN)," sambungnya.

Luhut menjelaskan, pihaknya saat ini tengah dalam proses melaksanakan join study bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Mahkamah Agung. Hal ini salah satunya terkait landasan hukum dari aktivitas family office nantinya.

Utang Kereta Cepat Tanpa APBN

Purbaya menilai penyelesaian utang kereta cepat dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebab, Danantara sendiri sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun penerimaan dividen BUMN.

"Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja," kata Purbaya di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10) yang lalu.

Atas hal tersebut, menurutnya, akan lebih baik bila pengelolaan utang berada di bawah Danantara. Ia juga menilai bahwa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat.

Justru menurutnya agak janggal apabila utang kereta cepat tetap ditanggung Kementerian Keuangan dan dibayar dari APBN. Padahal, Danantara yang akan mengambil dividennya.

"Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja, malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ," ujar Purbaya.

Luhut sendiri mengaku heran dengan huru-hara tentang pembiayaan utang Whoosh. Sebab, menurutnya saat ini utang kereta cepat hanya tinggal melalui proses restrukturisasi. Sejak awal memang tak meminta menggunakan APBN untuk menyelesaikannya.

"Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025) yang lalu.

Sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Luhut telah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi dari pembiayaan baru utang tersebut.

Menurutnya, dari pihak China sendiri sudah menyetujui langkah restrukturisasi. Namun prosesnya memang sedikit terlambat lantaran Indonesia mengalami pergantian pemerintahan. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) keluar.

"Terima sudah masuk itu barang, kemudian kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China, dan China mau untuk melakukan (Restrukturisasi)," ujar Luhut.

"Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah," sambungnya.

Menurutnya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan apabila pemerintah RI bekerja sama secara kompak. Dengan data-data yang telah ada sejak dulu, ia memastikan proses restrukturisasi akan segera selesai.

Video: Menkeu Ungkap Dirut Bank Sekarang Pusing

Video: Menkeu Ungkap Dirut Bank Sekarang Pusing