DIY Pikir-pikir Terima Program Sampah Jadi Listrik, Ini Masalahnya

Jogja -

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) jadi salah satu dari 33 titik lokasi prioritas program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Namun, Pemda DIY jutru masih bimbang untuk menerima atau tidak program ini. Berikut alasannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan Pemda DIY bersama Pemkot Jogja, Pemkab Sleman, dan Pemkab Bantul diundang ke Jakarta dalam rangka sosialisasi program ini pada Selasa (30/9).

"Ada daftar, (daerah yang) kuning-kuning itu, kuning itu yang dianggap potensi produksi sampah. Jogja misalnya produksinya sekian, Bantul sekian, Sleman sekian, terus diakumulasikan, oh ini ternyata bisa," ujar Made saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (1/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada dasarnya, kata Made, program ini bagus terutama bagi daerah dengan produksi sampah yang banyak. Namun karena program ini didanai dengan Danantara dan melibatkan pihak swasta, maka tentu ada syarat yang harus dipenuhi dalam skema kerja sama.

Salah satunya, dalam kerja sama ini Pemda berkewajiban menyediakan lahan dan segala fasilitas pengiriman sampah ke lokasi PSEL.

"Investor punya syarat sendiri. Dengan skemanya PSEL itu, kita menyediakan lahan dan transporternya, termasuk truk untung ngangkut. Dia tinggal proses aja, nggak mau ngatur (distribusi). (Tempat belum ditentukan) Kan kita baru diskusi," paparnya.

Syarat lain yang diwajibkan adalah daerah harus menyiapkan sampah sebesar seribu ton setiap harinya untuk diolah menjadi energi. Jika tidak tentu ada penalti yang dikenakan ke Pemda.

Selain itu, kerja sama ini diikat dalam kontrak selama 30 tahun serta baru akan beroperasi pada 2028 mendatang. Hal ini, yang menurut Made, menjadikan Pemda bimbang untuk menerima program ini.

"Pada prinsipnya mereka bagus ya, ingin menangani masalah sampah. Cuma yang diutamakan itu akan menjadi listrik dengan kebutuhan seribu ton per day, itu awal ya. Cuma dalam perjalanannya bisa 2 ribu. Malah Jogja diminta 1.200," terang Made.

"Persoalannya itu 30 tahun, ini kan perjanjian, kalau daerah sepakat, dalam jangka waktu 30 tahun komitmennya harus menyiapkan sampah per day 1.200 ton. Kalau kita tidak memenuhi syarat, ya punishment," sambungnya.

Jumlah sampah yang besar itu lah yang masih disangsikan Made, apakah Pemda bisa memenuhi itu. Meski seluruh sampah baik organik maupun non organik bisa masuk dalam program ini, termasuk sampah yang ada di TPA Piyungan saat ini.

"Kalau positifnya, ini masalah sampah ya, tidak ada pemilahan atau apa, langsung jadi energi listrik. Bisa (semua sampah di Piyungan), tapi dia berapa hari sudah habis," ujar Made.

"Lah ini mengkonsistensikan jumlah itu kan kita tidak bisa menjamin, dan juga kestabilan sebenarnya. 30 tahun itu waktu yang panjang. Kartamantul sehari 700 ton, kota aja 300 ton. Kartamantul itu Sleman separuh, Bantul separuh, kota penuh. Kalau tiga daerah ini full itu 1.200-1.400 ton," sambungnya.

Di sisi lain, lanjut Made, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menginginkan produk olahan sampah tidak hanya menjadi energi listrik. Ia mencontoh seperti olahan sampah menjadi bahan bakar RDF.

Masalah lainnya adalah program ini direncanakan baru akan beroperasi pada 2028 mendatang. Otomatis masih ada jeda waktu bagi daerah untuk mengolah sampah sendiri hingga waktu tersebut. Pengolahan ini juga melibatkan pihak swasta dengan sistem kerja sama.

"Kita kan sekarang sudah berproses nih, kita bicaranya 2028, kita punya persoalan nih, dari 2025 sampai 2028. Pemerintah kan ndak bisa sendiri, harus melibatkan swasta. Ngarsa Dalem (Sultan HB X) maunya kan itu tetep, tidak listrik semua," terangnya.

Untuk itu, kata Made, pihaknya bersama Pemkot-Pemkab akan segera berdiskusi menentukan langkah selanjutnya. Ia targetkan keputusan akan keluar dalam waktu dekat.

"Ini yang kita diskusikan, kan kemarin yang diundang 3 kabupaten kota, Bantul, Kota, dan Sleman. Nah ini yang kita diskusikan, kalau kita nggak ambil ya komitmen daerah mengurusi sendiri," pungkasnya.