Ketua Komisi D DPRD Bantul mendapat laporan adanya ulat hingga jangkrik pada lauk menu makan bergizi gratis (MBG) di SMPN 2 Sewon. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Bantul pun memanggil pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Komisi D DPRD Bantul, Pramu Diananto Indratriatmo mengatakan laporan itu berupa tiga video.
"Tadi dapat laporan dari masyarakat kalau ada tiga video terkait MBG di SMPN 2 Sewon. Jadi di salah satu lauk MBG ditemukan telur lalat, ulat, hingga jangkrik," katanya kepada wartawan di Bantul, Selasa (2/9/2025).
![]() |
Terpisah, Kepala Dikpora Bantul Nugroho Eko Setyanto membenarkan ada kejadian tersebut dan hari ini telah melakukan pengecekan ke SMPN 2 Sewon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sore ini kita sudah mengundang Kepala SMPN 2 Sewon dan dari SPPG. Kemudian sampaikan oleh kepala sekolah kejadian itu awalnya pada 27 Agustus 2025 ada satu makanan di dalam ompreng yang ada ulat sayurnya, tapi ulat sudah mateng, ikut kemasak," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (2/9/2025).
Selanjutnya, pada 28 Agustus 2025, salah satu murid menemukan telur lalat yang menempel di daging ikan dori. Alhasil, Kepala SMPN 2 Sewon menyampaikan keluhan tersebut ke SPPG Miri sebagai penyedia MBG.
"Dari sana (SPPG) juga sudah siap memperbaiki dan mengganti satu ompreng yang terdapat benda lain itu," ujarnya.
Akan tetapi hari ini kejadian serupa terjadi kembali. Di mana pada salah satu lauk terdapat jangkrik.
"Hari ini, tepatnya pagi tadi ada satu ompreng lagi yang di dalam lauknya ada jangkriknya, jangkrik itu ada di dalam tahu goreng. Jadi ketika tahu goreng dibelah oleh salah satu anak itu di dalamnya ada jangkrik yang sudah ikut termasak," ucap Nugroho.
Nugroho menyebut kepala SPPG itu telah mengakui adanya kejadian tersebut dan mengaku salah.
"Makanya sore ini kita undang Kepala SPPG-nya dan menerima tentang kejadian itu. Kepala SPPG juga meminta maaf serta akan memperbaiki agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi," katanya.
Nugroho menambahkan, SMPN 2 Sewon mendapatkan jatah 760 porsi MBG setiap hari. Namun, pihak sekolah tidak melakukan pemeriksaan terhadap makanan tersebut karena bukan merupakan kewenangannya.
"Ketugasan kita di dinas dan sekolah salah satunya mendistribusikan ke murid, kemudian juga menyampaikan hal-hal di luar menu," ujarnya.
"Misalnya kalau mau makan harus cuci tangan, berdoa dan setelah makan ompreng dikembalikan hingga mengumpulkan sampah. Jadi kami lebih kepada membentuk perilaku anak terkait adanya program MBG, sementara untuk quality control itu dari SPPG," lanjut Nugroho.
Nugroho juga meminta SPPG benar-benar menerapkan quality control terhadap menu MBG yang akan dikirim ke sekolah-sekolah.
"Kalau dari kami ingin agar quality control dari mereka harus diperkuat sehingga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Karena bukan kewenangan dari dinas untuk melakukan pemeriksaan," ucapnya.
(dil/aku)
Komentar Terbanyak
Mahasiswa Amikom Jogja Meninggal dengan Tubuh Penuh Luka
UGM Sampaikan Seruan Moral: Hentikan Anarkisme dan Kekerasan
Siapa yang Menentukan Gaji dan Tunjangan DPR? Ini Pihak yang Berwenang