Demo Sopir Truk di Gunungkidul, Keluhkan Uji Kir-Zero ODOL

Gunungkidul -

Sejumlah sopir dan pelaku usaha jasa truk mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul. Mereka mengeluhkan sulitnya pengujian kir dan sekaligus menggelar aksi terkait over dimension over load (ODOL).

Perwakilan peserta aksi tersebut, Supri mengatakan bahwa peserta aksi berasal dari empat paguyuban sopir dan pengusaha truk di seluruh Gunungkidul. Awalnya mereka berkumpul di rest area Putat, Patuk, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor Dishub Gunungkidul di Wonosari dengan pengawalan petugas kepolisian.

"Lalu sampai Dishub tadi kami audiensi soal ratusan kendaraan yang memilih uji kir ke luar Gunungkidul seperti Jawa Timur sampai Jawa Barat," kata Supri kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu, kata Supri, karena sopir mengalami kesulitan dan berujung tidak lolos uji kir. Namun saat melakukan uji kir di luar Gunungkidul, hasilnya lolos uji.

"Keluhan sebagian besar sopir truk di Gunungkidul seperti soal ban vulkanisiran tidak lolos, lampu yang yang tidak sesuai tidak lolos. Padahal di tempat lain lolos semua," ungkapnya.

Selain audiensi soal kir, Supri menyebut jika pihaknya menyuarakan soal zero ODOL sebagai bentuk solidaritas antarsopir dan pengusaha jasa truk.

"Dan sebagai solidaritas terkait kebijakan zero ODOL kami bersama-sama mogok selama tiga hari dimulai hari ini," ujarnya.

Terkait aksi ini, Kepala Dishub Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan bahwa soal keluhan kir pihaknya hanya melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi uji kir berkaitan dengan dengan keselamatan dalam berkendara.

"Bukan mempersulit tapi kita sesuai aturan ya, kita menjaga keselamatan. Seperti ban, rem hingga lampu itu vital dan kalau tidak sesuai aturan kan berhubungan dengan keselamatan dalam berkendara," kata Irawan.

Sedangkan untuk keluhan zero ODOL, Irawan akan meneruskan aspirasi ke Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Karena kebijakan pengaturan ODOL ini berdasarkan undang-undang, jadi kalau dari kita nanti sampaikan ke Pusat secara bertahap," ujarnya.