Wamensos Cek Profil Calon Murid Sekolah Rakyat di Bantul

Bantul -

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo, melakukan ground checking calon murid Sekolah Rakyat (SR) di Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Agus tidak mau peruntukan sekolah rakyat salah sasaran.

"Hari ini ground checking untuk calon sekolah termasuk calon murid, melihat profil keluarganya. Jadi untuk mengecek apa yang dilaporkan betul adanya apa tidak," kata Agus kepada wartawan di Kasihan, Bantul, Sabtu (10/5/2025).

Agus menyebut hal ini sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto saat sidang kabinet. Di mana Prabowo meminta agar anak-anak yang akan menjadi murid sekolah rakyat harus betul-betul dari keluarga yang tidak mampu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus lalu menjelaskan kriteria tidak mampu adalah di data tunggal sosial ekonomi nasional itu masuknya ke desil 1. Di mana profil keluarganya setelah ground checking ke beberapa tempat rata-rata memang bapak, ibunya buruh dengan penghasilan Rp 1-1,5 juta, dan harus menghidupi 4-5 anggota keluarga.

"Bapak Presiden ingin secepatnya dilaksanakan dan kita sudah persiapan agar bulan Juli bisa dilaksanakan (kick off Sekolah Rakyat)," ucapnya.

Agus juga mengungkapkan saat ini sudah sekitar lima ribu anak yang sudah mendaftar Sekolah Rakyat. Agus optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah.

"Kemarin kita cek sudah hampir 5 ribu lebih ya dan targetnya mudah-mudahan bisa menampung sebanyak-banyaknya sesuai dengan perintah Presiden," ujarnya.

Selain itu, Agus juga memastikan ada puluhan titik SR yang dipastikan beroperasi pada Juli besok. Agus menyebut tahun ini menargetkan ada 100 sekolah rakyat.

"Tapi yang jelas yang existing, yang bisa kita pastikan untuk pembangunan SR ada 53 titik. Tadinya sudah bertambah 12 dan ke Indramayu satu dan mensos ke Makassar tambah 2 lagi, target kita tahun ini yang bisa kita buka 100 sekolah," katanya.

"Tiap rombel 25 orang, setiap titik bisa ada 4-10 rombel, targetnya di atas 10 ribu untuk sekarang ini supaya mereka bisa secepatnya sekolah. Programnya dari SD, SMP dan SMA," pungkas Agus.

Dorong Pemda Siapkan Sekolah Rakyat

Agsu juga mendorong pemerintah daerah untuk memiliki satu sekolah rakyat. Jika terkendala lahan, pemda diharapkan bisa memanfaatkan bangunan yang tersedia.

"Ke depannya perintah Presiden setiap Pemda, tingkat Pemkab Pemkot minimal punya satu, dan saya pikir di setiap daerah itu pasti ada," kata Agus.

Dia menyebut permasalahan lahan untuk sekolah rakyat bukan jadi alasan bagi Pemkot maupun Pemkab. Sebab, pemerintah pusat bakal melakukan asesmen dan revitalisasi bangunan untuk keperluan Sekolah Rakyat.

"Tapi yang kita minta sekarang ini bulan Juli lahan sekaligus bangunannya, agar bisa kita revitalisasi, bisa jadi kelas, asrama, laboratorium bahkan tempat makan dan dapur," ucapnya.

Dia menyebut Presiden Prabowo meminta setidaknya ada lahan 8 hektare untuk sekolah rakyat. Oleh karena itu saat ini tiap pemda melakukan inventarisir asetnya.

"Beliau (Prabowo) juga minta 8 hektare untuk lahan SR agar ideal, dan ini setiap pemda sedang menginventarisir aset-aset lahannya dan mereka sedang mencari dan sedang mempersiapkan lahan untuk menyambut pembangunan Sekolah Rakyat," ujarnya.

"Karena Pemda juga menyadari bahwa untuk menyekolahkan warganya yang tidak mampu butuh Sekolah Rakyat," pungkasnya.