SMKN di Jogja Keberatan Ada MBG, Disdikpora DIY: Manfaat Lebih Besar

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menanggapi harapan dari SMK Negeri 4 Kota Jogja yang ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti. Disdikpora menilai sekolah harusnya mendukung program pemerintah.

Seperti diketahui, SMKN 4 Jogja berharap program MBG berhenti lantaran minimnya tenaga untuk mengakomodasi. Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, mengatakan hari ini ia telah memanggil pihak SMKN 4 Jogja untuk mengklarifikasi masalah itu.

"Tenaganya memang perlu, karena di sana siswanya juga banyak. Tenaga guru memang agak lama untuk mendistribusikan kembali, tempat wadah-wadahnya itu," jelasnya saat dihubungi wartawan, Selasa (6/5/2025).

"Tapi kami juga sudah sampaikan ke kepala sekolah kok tadi supaya dikondisikan untuk tetap berjalan (program) MBG ini," sambung Suhirman.

Suhirman menambahkan, sekolah harusnya mendukung program dari pemerintah. Terkait masalah ini, menurutnya bukan alasan untuk meminta untuk menghentikan program MBG.

"Lha sekolah kan punya beberapa tenaga selain guru, mungkin ada tenaga lain. Kami sampaikan supaya maksimalkan tenaga-tenaga yang lain, mungkin ada piket atau apa sehingga tiap hari supaya orangnya ndak itu-itu aja," urainya.

"Karena sekolah sudah diberi MBG, harusnya sekolah juga mengimbangi lah untuk pelaksanaannya, manfaatnya lebih besar daripada menambah pekerjaan guru itu," tegas Suhirman.

Selain alasan minimnya tenaga, diketahui SMKN 4 juga menilai pihaknya tidak cocok menerima MBG karena statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan jurusan tata boga yang dimiliki. Menurutnya, akan lebih pas jika sekolah tanpa jurusan boga yang menerima MBG.

Terkait hal itu, Suhirman kembali menegaskan sekolah harus menerima hal itu karena merupakan konsekuensi dari program pemerintah. Ia malah menilai jika tak seharusnya sekolah membeberkan masalah MBG ke publik.

"Memang kalau BLUD ada konsekuensi itu sehingga ya sama-sama mengerti lah sekolah dengan program dari pemerintah," ungkap Suhirman.

"Kalau ada permasalahan itu ke dinas. Jadi kami koordinasikan dengan SPPG-nya tidak langsung membuat pernyataan yang tidak pas," pungkasnya.

Sebelumnya, SMK Negeri 4 Kota Jogja blak-blakan mengungkap sisi negatif program MBG. Sebagai salah satu penerima program ini, SMK N 4 justru berharap tidak menerima program ini lagi pada tahun ajaran baru mendatang.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Jogja, Widiatmoko Herbimo, menjelaskan alasan utama pihaknya berharap tak menerima MBG lagi lantaran terbatasnya tenaga yang mengurus alat makan hingga mengorbankan tugas lainnya.

Belum lagi jika ada tempat makan yang kurang saat pengembalian, menurut Bimo, karyawan harus menyisir tiap kelas untuk mencarinya.

"Kalau bisa tahun ajaran baru sudah tidak menerima, karena dengan ada MBG ini jadi effort tambahan bagi kami. Kadang, jeda makan itu nunggu piringnya, nunggu makannya," jelas Bimo saat dihubungi wartawan, Senin (5/5).

"Karyawan yang seharusnya menyelesaikan tugas-tugas kantor jadi menunggu piringnya itu, akhirnya tidak selesai, harusnya dia membuat laporan keuangan, malah ketunda karena harus nunggu itu," sambungnya.

Alasan lainnya, Bimo merasa SMKN 4 tidak cocok menerima MBG karena statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan jurusan tata boga yang dimiliki. Menurutnya, akan lebih pas jika sekolah tanpa jurusan boga yang menerima MBG.

"Kami kan sudah BLUD, banyak yang mengeluh, omzetnya turun karena MBG. Saya sampaikan, MBG lebih cocok untuk sekolah teknik. Di jurusan boga seperti kami, targetnya makanan, sedangkan teknik targetnya beda. Kan bisa lebih bermanfaat," paparnya.

Bimo pun berpendapat jika anggaran MBG bisa dialokasikan ke sarana prasarana sekolah maka akan lebih cocok dengan SMK N 4.

"Lebih baik anggaran MBG digunakan untuk sarana-prasarana sekolah. Misalnya untuk pasang AC. Sekolah ini kan ruang kelas besar, hanya pakai kipas angin, gerah. Murid dan guru sering kipas-kipas," ungkapnya.

Cianjur Dilanda Dua Kasus Keracunan Massal, Dinkes Tetapkan KLB

Cianjur Dilanda Dua Kasus Keracunan Massal, Dinkes Tetapkan KLB