Guru Besar UGM soal Temuan Produk Mengandung Babi: Pelecehan Terhadap Konsumen

5 Faktor Ini Bisa Membuat Makanan Halal Menjadi Haram — Ilustrasi makanan berlabel halal. Foto: Getty Images/LeoPatrizi

Sleman -

Peneliti Institute for Halal Industry and System (IHIS) UGM, Prof. Ir. Yuny Erwanto, turut angkat bicara atas temuan sejumlah produk makanan berlabel halal yang ternyata mengandung unsur babi. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk pelecehan terhadap konsumen.

"Beredarnya produk mengandung babi, padahal sudah mendapatkan sertifikat halal, merupakan bentuk pelecehan terhadap konsumen di Indonesia. Sebab, dengan melihat adanya label halal seharusnya masyarakat menjadi merasa tenang dan mudah dalam membeli produk yang mereka butuhkan," kata Yuny dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Kamis (24/4/2025).

Dalam kasus ini Yuny menilai ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, perusahaan telah mengganti bahan tidak sesuai yang didaftarkan saat pengajuan sertifikasi halal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, lembaga yang melakukan pemeriksaan halal di luar negeri tidak melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, bisa juga supplier atau pemasok bahan baku ke perusahaan tersebut melakukan penipuan," jelas dia.

Oleh karena itu, kejadian ini sebaiknya ditelusuri dan diaudit sampai jelas sumber masalahnya.

"Ke depan BPJPH perlu melakukan akreditasi dan asesmen dengan ketat pada lembaga di luar negeri sehingga tidak mudah mendapatkan akreditasi. Selain itu, perusahaan juga harus lebih cermat untuk pasokan bahan produknya," ujar Yuny yang juga Guru Besar Fakultas Peternakan UGM itu.

Diberitakan sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengumumkan adanya sembilan produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi. Kandungan tersebut tidak tercantum dalam kemasan dan tujuh diantaranya tersertifikasi halal.

"Terdapat sembilan batch produk yang terdiri dari tujuh produk yang sudah bersertifikat halal dan dua batch produk dari dua produk yang tidak bersertifikat halal," ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan persnya.