Muhammadiyah soal Makan Bergizi Gratis: Kaitkan dengan UMKM

Muhammadiyah soal Makan Bergizi Gratis: Kaitkan dengan UMKM

Adji G Rinepta - detikJogja
Senin, 18 Nov 2024 18:27 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Senin (18/11/2024).
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Senin (18/11/2024). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja
Jogja -

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal program makan bergizi gratis yang dicanangkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini harus dikaitkan dengan program-program lain khususnya untuk pemberdayaan ekonomi.

Haedar mengaku Muhammadiyah terbuka untuk menjalin kerja sama terkait program ini. Pasalnya, Muhammdiyah sudah menerapkan program makan bergizi gratis di lingkungannya.

"Muhammadiyah tidak akan mengganggu program pemerintah, bila perlu kerja sama. Dan kita bisa juga program mandiri tapi bersama," jelas Haedar kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Senin (18/11/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk program makan siang gratis dan bergizi, Muhammadiyah sudah mulai program itu lewat kerja sama lintas Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Majelis PKU, termasuk rumah sakit-rumah sakit. Tinggal klik saja Muhammadiyah itu, program itu" sambungnya.

Haedar berpendapat, program makan bergizi gratis ini harus ditarik ke program-program lain yang sejalan. Seperti contoh membangun kesehatan anak-anak Indonesia.

ADVERTISEMENT

Pasalnya, dipaparkan Haedar dalam rilis dunia, tingkat IQ orang Indonesia berkisar 78,59. Menurutnya angka tersebut menempatkan Indonesia dalam posisinya rendah atau peringkat 113, berdekatan dengan Papua Nugini dan Timor Leste.

"Mayoritas anak Indonesia masih lemah gizinya," jelas Haedar.

"Harus kita kaitkan juga dengan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ekonomi UMKM," lanjutnya.

Haedar pun mengaku sudah berdiskusi dengan Prabawo sebelumnya, ia menyampaikan bahwa program pemberdayaan UMKM sekarang ini tidak cukup dengan program apa adanya seperti saat ini.

"Harus ada kebijakan progresif afirmatif agar dia naik kelas. Dan itu yang akan makmur mayoritas rakyat," pungkas Haedar.




(afn/apu)

Hide Ads