Mendikdasmen ke PP Muhammadiyah: Ini Program 1 Bulan Mendengar

Mendikdasmen ke PP Muhammadiyah: Ini Program 1 Bulan Mendengar

Adji G Rinepta - detikJogja
Rabu, 13 Nov 2024 14:48 WIB
Mendikdasmen Abdul Muti ke kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Rabu (13/11/2024).
Mendikdasmen Abdul Mu'ti ke kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Rabu (13/11/2024). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja
Jogja -

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengunjungi Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah di Gondokusuman, Kota Jogja, siang ini.

Saat ditanya tujuan kedatangannya, apakah berkaitan dengan jabatannya sebagai Sekretaris Umum (Sekum) di PP Muhammadiyah, Mu'ti menepis.

"Oh nggak (membahas posisi Sekum). Ini kan pertemuan biasa silaturahmi, kan kami (Kemendikdasmen) ini kan programnya satu bulan itu menteri mendengar," kata Abdul saat ditemui wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (13/11/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ketemu dengan ormas yang menyelenggarakan pendidikan. Kita ketemu NU, PGI, Persis, KWI. Ini PP Muhammadiyah karena pas waktunya pleno," sambung dia.

Mu'ti menegaskan pertemuan ini tidak membahas posisinya sebagai Sekum PP Muhammadiyah. Ia mengaku masih nyaman dengan jabatannya itu.

ADVERTISEMENT

"Soal posisi saya sebagai Sekum, ya itu tidak di sini lah dibahasnya. Saya lagi seneng-senengnya jadi Sekum kok," ujarnya.

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan hal serupa. Menurutnya, Abdul Mu'ti adalah kader Muhammadiyah yang sedang diberi tugas oleh negara.

"Nggak (membahas jabatan Sekum), sama sekali nggak, hanya silaturahmi biasa," kata Busyro.

"Jadi biar saja berkhidmat di kementerian untuk melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan masa lalu, mesti ada," imbuhnya.

Lebih lanjut Busyro mengatakan PP Muhammadiyah belum membahas soal reposisi jabatan Sekum. Ia mengaku segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk dengan penggunaan Pelaksana tugas (Plt).

"Belum, belum dibahas (posisi Sekum). Kalau dari sudut efisiensi produktivitas kerja, rasionalnya orang itu merangkap kan beban kerjanya mesti berat, lalu tidak efektif efisien, ndak produktif," jelas Busyro.

"Mungkin pertimbangan itu akan dijadikan pembicaraan di DPP. Belum sampai pada pengganti. Mungkin juga (pakai Plt), tapi sekarang belum ada pembahasan," pungkas Busyro.




(dil/ams)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads