Massa Jogja Memanggil Kembali Turun ke Jalan, Ini Tuntutannya

Jogja -

Aksi Jogja Memanggil kembali digelar siang ini dengan rute long march yang sama dengan aksi pada Kamis (22/8) lalu. Tuntutan mereka pun secara garis besar serupa dengan aksi sebelumnya. Namun massa juga menyoroti keadaan negara usai lengsernnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kelak.

Pantauan detikJogja, long march massa dari Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) telah sampai di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung sekitar pukul 12.55 WIB. Mobil pikap yang disulap menjadi mimbar orasi diparkir tepat di seberang Istana Kepresidenan.

Massa kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memberi hormat kepada Bendera Merah Putih yang berkibar di dalam kompleks Gedung Agung. Massa kemudian menyampaikan orasinya secara bergantian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koordinator massa aksi, Reformati menjelaskan tuntutan yang dibawa massa aksi siang ini. Menurutnya, aksi tidak hanya membawa tuntutan jangka pendek.

Aksi massa Jogja Memanggil di depan Gedung Agung, Kota Jogja, Selasa (27/8/2024). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

"Jadi kita semua elemen gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil sama seperti yang di Indonesia mencoba untuk menjaga semangat gerakan ini tidak kemudian hanya pada target-target jangka pendek," jelasnya di sela aksi, Selasa (27/8/2024).

"Tidak hanya sekadar memastikan bahwa Putusan MK 60 dan 70 disetujui dan digunakan tapi kita juga harus berpikir jangka panjang yang kita sambungkan dari gerakan sejak reformasi dikorupsi kemudian perjuangan untuk melawan penetapan omnibus law, KPK dan sekarang semua menjadi rangkaian dari situasi gejolak politik yang direspons terus-menerus," sambungnya.

Reformati memaparkan, fokus massa aksi juga pada perjalanan rezim ke depan. Menurutnya, walaupun Jokowi akan turun dari jabatan Presiden, tapi masyarakat masih menghadapi tantangan.

"Jadi tuntutan di aksi ini adalah sebagai pesan pengingat bahwa perjuangan kita masih panjang. Tidak hanya berhenti pada rezim Jokowi ini karena potensi penindasan itu masih besar ke depan," paparnya.

"Menolak segala bentuk pelecehan dan perusakan sistem kenegaraan dan perusakan konstitusi yang dilakukan oleh penguasa," pungkas Reformati.