Muhammadiyah Pertimbangkan Kembalikan Izin Tambang jika Banyak Mudaratnya

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mencermati serius izin usaha pertambangan (IUP) yang mereka terima. PP mengungkapkan tidak menutup kemungkinan izin itu bakal mereka kembalikan jika saat dicermati banyak mudaratnya.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menuturkan kemungkinan mereka akan mendapatkan lahan bekas. Karena itu, dia meminta tim yang ditunjuk untuk mengelola konsesi benar-benar mempertimbangkan secara cermat.

"Kemungkinan besar lahan bekas, kemungkinan. Dan kalau itu betul musti kita harus akan diperhitungkan oleh tim ini, saya tidak masuk tim," ujar Busyro saat ditemui wartawan di Fisipol UGM, Senin (26/8/2024).

Busyro menerangkan tim yang ditunjuk tengah melakukan analisis. Dia berkata jika dalam hitung-hitungan ternyata ditemukan lebih banyak mudarat daripada manfaat, mereka bakal mengembalikan IUP tersebut.

"Tinggal nanti kalau hasil timnya menemukan hitungan-hitungan di lapangan itu lebih banyak mudaratnya itu ada klausul yang diambil dalam kebijakan PP ini untuk dikembalikan," ujarnya.

Ungkap Tambang Bekas Munculkan Banyak Masalah

Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengutarakan pemberian lahan tambang bekas akan memunculkan banyak masalah.

"Oh jelas (banyak masalah). Kami waktu 4 tahun di KPK itu antaranya menekuni sektor tambang tidak hanya batu bara," ujarnya.

Busyro berujar masalah yang muncul tidak hanya terkait lingkungan. Namun juga soal suap.

"Semuanya, sampai proses-prosesnya itu, proses-proses pengangkutannya dari kapal tongkang satu ke tongkang yang lain dan sebagainya itu sudah dulu ditemukan banyak suap," ucapnya.

Dia lantas menyinggung istilah pelabuhan tikus dalam dunia pertambangan yang penuh suap.

"Sehingga ada istilahnya dulu itu pelabuhan tikus. Ada 1.000 pelabuhan tikus, di mana di pelabuhan tikus itu proses-proses pengangkutan batu bara itu tidak fair, tidak fair itu artinya penuh dengan suap," katanya.

Busyro menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan melakukan suap. Karena itu, lanjutnya, jika ada indikasi, maka pihaknya langsung mengembalikan izin pengelolaan tambang.

"Muhammadiyah tidak mungkin main suap. Jadi kalau itu nanti ditemukan indikasi itu akan mengembalikan," tegasnya.

Takkan Paksa Mengelola Tambang

Busyro melanjutkan PP Muhammadiyah tidak akan memaksakan untuk mengelola tambang. Dia menekankan dengan mengembalikan IUP, mereka masih bisa membiayai segala kegiatan.

"Jadi tidak akan memaksakan, dan dengan dikembalikan itu Muhammadiyah insyaallah bisa tetap membiayai gerakan-gerakannya seperti selama ini tidak akan kekurangan apalagi miskin," pungkas dia.

Video: Tampang 'Mas-mas Pelayaran' yang Bentak Driver di Godean

Video: Tampang 'Mas-mas Pelayaran' yang Bentak Driver di Godean