Butet Kartaredjasa di 'Jogja Memanggil': Demokrasi-Hukum Dirusak Kita Berontak

Butet Kartaredjasa di 'Jogja Memanggil': Demokrasi-Hukum Dirusak Kita Berontak

Adji G Rinepta - detikJogja
Kamis, 22 Agu 2024 12:35 WIB
Budayawan Butet Kartaredjasa di aksi Jogja Memanggil di Malioboro, Kamis (22/8/2024).
Budayawan Butet Kartaredjasa di aksi Jogja Memanggil di Malioboro, Kamis (22/8/2024). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja
Jogja -

Aksi massa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jogja melibatkan banyak lapisan masyarakat. Tak terkecuali sejumlah seniman dan budayawan, salah satunya Butet Kartaredjasa.

Pantauan detikJogja, Kamis (22/8/2024), massa mulai bergerak dari TKP ABA pukul 11.15 WIB. Massa pun telah tiba di depan gedung DPRD DIY.

Massa tidak masuk ke area Gedung DPRD DIY dan hanya berorasi di depan gedung. Kemudian melanjutkan long march ke Titik Nol Kilometer Kota Jogja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Iring-iringan panjang massa terlihat dari Plaza Malioboro hingga Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA). Salah satu di antara kerumunan terlihat Butet Kertaredjasa.

"Karena sudah persoalannya sudah persoalan rakyat. Yang merasa rakyat punya akal sehat, kewarasan, dan perasaan mencintai bangsa, dan negara harus turun. Hukumnya wajib, karena yang dirusak konstitusi," jelas Butet di sela aksi.

ADVERTISEMENT

"Kalau konstitusi demokrasi dan hukum dirusak kita harus berontak. Diingatkan tidak bisa ya diingatkan dengan kekuatan rakyat. Sekarang tugasnya rakyat untuk mengembalikan dalam kita bernegara semua baik," sambungnya.

Butet menegaskan aksi ini bukan masalah kebencian, tapi masalah menyelamatkan bangsa dan negara. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk kepedulian masyarakat.

"Minimal kita harus mempercayai MK itu tidak terbantahkan apa yang diputuskan. Kalau itu terbantahkan itu berarti mencla-mencle," jelas Butet.

Budayawan Butet Kartaredjasa di aksi Jogja Memanggil di Malioboro, Kamis (22/8/2024).Suara masyarakat di tengah aksi Jogja Memanggil di Malioboro, Kamis (22/8/2024). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

"Sekarang yang kita anut siapa? Kalau MK ya sudah kita manut keputusannya, dan yang bisa mengubah keputusan MK? Siapa ya, MK sendiri, bukan baleg yang boneka itu. Itu 100% boneka," sambungnya.

Butet menyoroti jadwal sidang paripurna pengesahan UU Pilkada hari ini. Menurutnya, hal ini adalah akal-akalan.

"Tidak ada dalam jadwal DPR program kemarin itu tidak ada, kok mendadak ada lalu sidang paripurna. Itu jelas sebuah skenario akal-akalan yang terang benderang. Mengibuli seluruh rakyat Indonesia. Mosok kita dikibulin mau," cetus Butet.




(ams/cln)

Hide Ads