PDIP Bantul Komunikasi dengan Soimah untuk Penjaringan Pilkada, Ini Hasilnya

Bantul -

DPC PDIP Kabupaten Bantul melakukan komunikasi dengan Soimah Pancawati terkait penjaringan Pilkada Bantul 2024. Begini hasilnya.

Sekretaris Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul DPC PDIP Bantul, Rajut Sukasworo mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Soimah melalui suaminya. Hasil dari komunikasi itu, Soimah menyatakan tidak bersedia maju pilkada.

"Kalau Soimah, kami telah berkomunikasi melalui suaminya dan beliau tidak bersedia," kata Rajut kepada detikJogja, Kamis (25/4/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rajut menjelaskan ada dua mekanisme pendaftaran pilkada di PDIP. Pertama melalui penjaringan di struktural partai dan kedua bisa mendaftar langsung. Nama Soimah muncul dalam penjaringan internal.

Selain itu, ada nama Joko B Purnomo yang merupakan Wakil Bupati Bantul saat ini dan Aryunadi anggota DPRD Bantul.

"Nah, untuk yang terjaring akan diberikan formulir kesediaan dicalonkan dan melengkapi berkas. Kami sudah antarkan formulir ke Pak Joko dan Pak Aryunadi, karena keduanya masuk dalam penjaringan internal," ujarnya.

Sementara dari pihak eksternal, ada dua orang yang mengambil formulir pendaftaran. Yakni Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Lurah Canden, Bejo WTP.

"Hari ini hari terakhir pengambilan formulir pendaftaran, dan ada satu yang mengambil yaitu Pak Bejo WTP, Lurah Canden. Sehingga yang mengambil formulir pendaftaran secara resmi ada dua yaitu Pak Halim dan Pak Bejo," ujarnya.

"Sedangkan yang diantar langsung ada dua karena masuk penjaringan internal yaitu Pak Joko dan Pak Aryunadi," sambungnya.

Lebih lanjut, untuk pengembalian formulir dan kelengkapan berkas paling lambat Sabtu (27/4) pukul 16.00 WIB. Karena itu, Rajut belum bisa memastikan nama yang mendaftar Pilkada melalui DPC PDIP Bantul.

"Jadi nanti siapa saja yang mendaftar baru diketahui setelah tanggal 27 April 2024," katanya.

Nantinya, nama-nama bacalon yang telah mengembalikan formulir akan langsung dikirimkan ke DPP PDIP. Selanjutnya, nama-nama itu bakal diundang DPP untuk melakukan komunikasi dan survei.

"Untuk semua biaya seperti survei ditanggung semua oleh DPP PDIP," imbuhnya.