Dapat Restu Muhammadiyah, Senator Afnan Hadikusumo Mantap Daftar Cawalkot Jogja

Afnan Hadikusumo, anggota DPD RI dari DI Yogyakarta saat menghadiri serasehan Alumni Pemuda Muhammadiyah, saat Milad ke-85 Pemuda Muhammadiyah di Makam Seniman Budayawan, Giri Sapto, Imogiri, Minggu (7/5/2017). — Afnan Hadikusumo, anggota DPD RI dari DI Yogyakarta (dok. detikcom)

Jogja -

DPD Partai Golkar DIY menyampaikan ada nama baru yang mendaftar penjaringan calon Wali Kota (Cawalkot) Jogja. Nama baru ini yakni anggota DPD RI periode 2019-2024, Muhammad Afnan Hadikusumo.

"Yang sudah daftar (penjaringan) di Kota (Jogja) Pak Afnan ya," jelas Wakil Ketua Bidang Organisasi sekaligus Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar DIY, John S Keban saat dihubungi wartawan, Selasa (23/4/2024).

Saat dimintai konfirmasi, Afnan membenarkan kabar tersebut. Dia mengaku telah mengembalikan berkas pendaftaran penjaringan ke DPD Partai Golkar Kota Jogja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Afnan juga mengklaim telah mengantongi dukungan dari keluarga Muhammadiyah.

"Kita diantar Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisiyah Kota Jogja, artinya mereka mendukung kita untuk maju Pilkada," ujar Afnan saat dihubungi wartawan.

"Artinya, itu wujud keseriusan Muhammadiyah untuk mendukung kami maju Pilkada. Jadi, berkas kemarin sudah kita kembalikan, karena waktunya mepet, cuma sampai tanggal 24 (April)," sambung dia.

Afnan menyebut Partai Golkar akan mengecek kelengkapan berkasnya.

"Itu (berkas) nanti masih dilakukan survei dulu tiga kali (oleh internal Golkar), untuk mengetahui elektabilitas masing-masing calon," ujar Afnan.

Dia juga mengaku menjalin komunikasi serius dengan Partai Golkar. Menurutnya, partai berlambang beringin inilah yang mendorongnya maju bertarung di Pilkada Jogja.

"Cuma Golkar tok, tidak ke mana-mana, karena kemarin yang mendukung pertama Golkar. Jadi, menurut saya ada etika dan adab untuk menahan diri tidak mendaftar ke partai lain," jelas dia.

Meski begitu, Afnan tak menampik dirinya juga menjalin komunikasi informal dengan beberapa partai politik lain. Sebagai informasi, Partai Golkar tak bisa mengusung sendiri calon kepala daerah karena harus berkoalisi dengan partai lain.

"Pembicaraan informal tetap ada, dengan PKS, NasDem, kemudian PPP, tapi informal. Keputusan (koalisi) tetap di partai," pungkasnya.