Civitas Akademika Fisipol UGM Minta Pratikno dan Ari Dwipayana 'Pulang'

Sejumlah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, dosen, dan alumni membuat pernyataan sikap terkait situasi politik terkini. Mereka meminta Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dan Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana untuk 'pulang' kembali ke jalan demokrasi.

"Mengapa kita berkumpul pada hari ini, karena situasi demokrasi yang terjadi di hari ini. Kita melihat bahwa kekuasaan ada upaya-upaya pencederaan demokrasi untuk kepentingan pribadi dan golongannya oleh kekuasaan," kata perwakilan mahasiswa DPP Fisipol UGM, Faris Rubiansyah kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

"Dan yang lebih disayangkan terdapat civitas akademika DPP yang berada di pusaran kekuasaan tersebut," sambung dia.

Rubiansyah mengatakan, sudah 20 tahun lebih sejak adanya demokrasi di Indonesia, hari ini demokrasi di Indonesia justru mengalami kemerosotan.

"Hari ini di tengah perhelatan Pemilu 2024, kita menyaksikan demokrasi sedang menuju ambang kematiannya. Rakyat disuguhi serangkaian tindakan pengangkangan etik," ujar dia.

Mahasiswa, dosen, dan alumni Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi hari ini di Fisipol UGM, Senin (12/2/2024). Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

Menurut Rubiansyah, kemerosotan demokrasi ini disebabkan oleh banyak aktor. Dia bilang Pratikno dan Ari turut menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap rusaknya demokrasi.

"Setelah gelombang petisi universitas-universitas, kita merasakan ada sebuah konflik yang sublim antara akademisi dan rezim. Dan sayangnya ada civitas akademika kami juga yang ada di pusaran konflik itu," ucap dia.

"Ini bukan kesalahan Pak Tik dan Mas Ari semata. Namun, biar bagaimanapun kami menyadari, dua guru kami telah menjadi bagian dari persoalan bangsa," lanjutnya.

Rubiansyah bilang, baik Pratikno dan Ari merupakan akademisi, guru, rekan, dan sahabat yang mengajarkan demokrasi di dalam kelas. Tapi, menurut dia, pada akhirnya demokrasi yang diajarkan mereka tak sejalan dengan praktiknya.

Mewakili mahasiswa dan DPP, Rubiansyah kemudian meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia.

"Oleh karena itu kami segenap keluarga besar civitas akademika DPP (Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM) menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi hari-hari ini dan melibatkan civitas akademika kami," ucap Rubiansyah.

Mereka kemudian menyerukan agar Pratikno dan Ari untuk 'pulang' sebagai akademisi maupun penjaga pilar demokrasi.

"Hari ini kami berseru bersama, kembalilah pulang. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi, dan kembalilah mengajarkan kepada kami dengan kata dan perbuatan," kata Rubiansyah dengan nada tegas.

Sementara itu, Kepala DPP Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim yang juga hadir dalam aksi itu mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan bentuk kepedulian politik. Kampus, kata dia, punya kewajiban sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan.

"Yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tadi adalah bentuk dari kontrol itu. Tapi mereka juga menyampaikan hal khusus yaitu kerinduan mereka agar kedua dosen mereka bisa kembali ke demokrasi. Yang saya tangkap ya tentu saja kembali menjadi akademisi kembali menjadi kontrol politik dan kekuasaan," kata Gaffar.

Dia melanjutkan, aksi ini juga bentuk respons terhadap kabar Pratikno dan Ari yang digambarkan sebagai aktor yang merekayasa sejumlah langkah politik.

"Mereka merespons pemberitaan di media yang secara spesifik menyebutkan kedua orang bagian DPP yang oleh pemberitaan media digambarkan sebagai bagian dari upaya merekayasa sejumlah langkah politik. Ini menimbulkan rasa gundah di internal DPP," ucap Gaffar.

Dia bersepakat dengan para mahasiswa yang meminta Pratikno dan Ari untuk kembali ke kampus dan kembali ke jalan demokrasi. Dia juga meminta agar Pratikno dan Ari fokus terhadap tugas-tugas sebagai bagian dari pemerintahan.

"Jelang pemilu tinggal 2 hari, saya kira yang terbaik yang mereka lakukan menjaga netralitas dulu, menarik mundur dari semua peran-peran pemenangan, dukungan terhadap kandidat, melakukan tugas yang memang harus dilakukan sebagai bagian dari sistem pemerintahan," kata Gaffar.