Heboh Snack KPPS di Sleman Disunat Jadi Rp 2.500, KPU Turun Tangan

Kulon Progo -

Pelantikan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman menuai polemik gegara konsumsi yang dinilai tidak layak. KPU Republik Indonesia turun tangan untuk menuntaskan persoalan tersebut.

"Ketua KPU RI sudah mengkonsolidasikan itu kepada Ketua KPU DIY, dan Ketua KPU DIY sedang mengkomunikasikan kepada Ketua KPU Sleman," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos saat ditemui wartawan di sela-sela kunjungan kerja di Gudang Logistik Pemilu 2024 di Kulon Progo, Jumat (26/1).

Betty mengatakan KPU Sleman telah diminta untuk segera membuat laporan tertulis soal polemik tersebut. Hasil laporan inilah yang nanti akan didalami oleh KPU RI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi ini masih kami proses," ujarnya.

Soal ada tidaknya kasus serupa di wilayah lain di DIY, Betty mengaku masih mendalami hal itu. Menurutnya, laporan resmi yang masuk ke pihaknya baru dari wilayah Sleman.

"Setahu saya masih dari Sleman. Belum ada dari yang lain," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPPS di Kabupaten Sleman yang dilantik pada Kamis (25/1) mengeluh di media sosial. Mereka kecewa dengan sajian konsumsi berupa camilan pastel berukuran kecil, roti dan air mineral kemasan gelas yang disuguhkan.

Peristiwa ini pun viral di media sosial X. Salah satunya diunggah oleh akun X @you**** pada Kamis (25/1).

"Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini ? Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. Snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu @KPUSleman @Humas_KPUDIY @KPU_ID @IniSleman," cuitnya.

Belakang diketahui jika anggaran untuk konsumsi disunat oleh vendor hingga 80% lebih. Hal itu terungkap setelah KPU Sleman melakukan klarifikasi.

Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi menjelaskan awalnya per orang dianggarkan Rp 15.000. Namun dalam praktiknya menjadi Rp 2.500.

"Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan, adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500," kata Baehaqi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/1).

Baehaqi menjelaskan penyediaan konsumsi dilakukan melakukan melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Tapi pada praktiknya, pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman.

"Pihak vendor beralasan kalau tidak disubkan, maka tidak mampu melayani calon anggota KPPS yang terlantik sebanyak 24.199 orang. Sehingga, yang tersaji tidak pantas," jelas Baehaqi.