Direktur Utama PT Garuda Mitra Sejati (PT GMS) yang juga eks bos PSS Sleman berinisial SKN angkat bicara usai dilaporkan ke Polda DIY. Melalui Law Office Yusuf Singajuru Jafar & Partners, pihak SKN membantah berita dan informasi terkait dugaan penggelapan investasi hotel.
Kuasa hukum PT GMS, Dewi Cynthia menjelaskan, awal peristiwa ini bermula dari keputusan pembelian aset Hotel Top Malioboro. Proses pembelian itu bukan merupakan keputusan sepihak dari SKN. Melainkan usulan dari GSS, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Umum PT GMS. Keputusan tersebut telah dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Direksi dan Komisaris Utama PT GMS.
"Pembelian tersebut sesuai dengan kewenangan direksi dan AD/ART PT GMS, dan telah dilaporkan kepada pemegang saham serta dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan," kata Dewi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Kamis (11/1/2024).
Dewi menguraikan, keputusan Dewan Direksi untuk melakukan pembelian aset Hotel Top Malioboro dilakukan berdasarkan kewenangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) AD/ART PT GMS Nomor 47, tanggal 23 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Magdawati Hadisuwito. Pembelian aset Hotel Top Malioboro telah dilaporkan kepada para pemegang saham berikut cara pembayarannya melalui RUPS Tahunan 2019 tanggal 26 Juni 2020.
"Aset Hotel Top Malioboro tersebut telah dicatatkan dalam Laporan Keuangan Perseroan dan disetujui serta disahkan oleh 90 persen Pemegang Saham PT GMS termasuk Pelapor (AJ)," urai Dewi.
Dewi melanjutkan, PT GMS membantah adanya kerugian dalam transaksi pembelian, dan menegaskan bahwa pembelian tersebut dilakukan di bawah harga pasar.
Dijelaskannya, sebelum dilakukan jual beli, PT Muncul Properti Makmur (PT MPM) telah memiliki appraisal dari KJPP Yanuar Bey dan Rekan. Sehingga apabila dibandingkan dengan nilai appraisal tersebut, PT MPM menjual aset Hotel Top Malioboro di bawah dari harga pasar.
"Dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami oleh PT GMS. Justru PT GMS sangat diuntungkan atas pembelian aset Hotel Top Malioboro," tegasnya.
Dewi juga menanggapi tuduhan mengenai pembayaran saham oleh SKN dengan 24 lembar bilyet giro yang tidak dapat dicairkan sebagai informasi yang menyesatkan. Menurut Dewi, pembayaran tersebut dilakukan dengan bilyet giro yang dapat dicairkan dan tidak pernah terjadi tolakan.
"PT GMS juga menyoroti pencapaian perusahaan di bawah kepemimpinan Bapak SKN, termasuk kemampuan bertahan dan berkembang pesat selama pandemi COVID-19. Perusahaan berhasil memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan pihak ketiga tanpa mengalami gagal bayar," urai Dewi.
Dewi mengatakan pihaknya menduga adanya upaya dari pihak-pihak pemegang saham yang ingin menguasai PT GMS secara masif, sehingga berusaha untuk mempengaruhi pemegang saham lain dengan iming-iming keuntungan.
"Sedangkan pada faktanya PT GMS di bawah kepengurusan SKN telah menunjukkan kemajuan yang positif, bahkan tanpa adanya keterlibatan para pemegang saham yang berusaha untuk menjatuhkan harkat dan martabat Bapak SKN selaku Direktur Utama PT GMS," ungkap dia.
Dewi mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dokumen dan bukti terhadap setiap perbuatan melawan hukum, termasuk penyebaran informasi atau berita bohong.
Pihaknya pun meminta AJ untuk mencabut pernyataan dan meminta maaf atas penyebaran informasi dan berita bohong dalam waktu 2x24 jam, atau menghadapi tindakan hukum.
"Langkah ini diambil sebagai upaya perlindungan reputasi dan nama baik perusahaan dan pengurusnya," tegas Dewi.
Bagaimana SKN bisa dilaporkan ke Polda DIY karena dugaan penggelapan investasi? Simak di halaman berikut
(apu/apu)