Kata Firli Bahuri soal Isu Peras SYL dan Kemunculan Foto di Sela Bulu Tangkis

Ketua KPK Firli Bahuri membantah dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo atau SYL saat aktif menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Dia juga buka suara soal kemunculan foto pertemuannya dengan SYL di salah satu lapangan bulu tangkis yang dinarasikan terkait dengan dugaan pemerasan itu.

Dilansir detikNews, sejak Rabu, 4 Oktober 2023 malam beredar surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk ajudan dan sopir SYL. Dua surat itu ditujukan kepada ajudan SYL, Panji Harianto, dan sopir SYL, Heri, tertanggal 25 Agustus 2023.

Keduanya diminta menghadap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada 28 Agustus 2023. Surat pemanggilan itu teregister dengan nomor B/10339/VIII/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus dan ditandatangani Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Dalam surat itu disebutkan, keterangan ajudan dan sopir Mentan diperlukan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Namun, dalam surat itu tidak disebutkan sosok pimpinan KPK yang dimaksud.

Sementara itu, beredar informasi yang menyebut jika sosok pimpinan KPK yang dimaksud adalah Firli Bahuri. Narasi yang beredar menyebutkan jumlah uang yang diduga diminta adalah Rp 1 miliar dalam pecahan dolar Singapura di salah satu lapangan bulu tangkis di Mangga Besar, Jakarta Barat (Jakbar).

Keesokan harinya, pada Kamis, 5 Oktober 2023, informasi ini menjadi lebih jelas setelah SYL angkat bicara. Dia mendatangi Polda Metro Jaya dan setelahnya mengakui ada pemeriksaan terkait dugaan pemerasan.

Di sepanjang hari itu, detikcom mencoba mencari konfirmasi ke Ketua KPK Firli Bahuri, dan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Namun tidak ada sama sekali balasan dari keduanya.

Baru menjelang petang muncul kabar bila KPK akan menggelar konferensi pers tetapi bukan perihal di atas tetapi urusan perkara lain yaitu terkait mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi. Firli Bahuri hadir ditemani Ali dan Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan (Dirdik) sekaligus Plt Deputi Penindakan KPK.

Sebagaimana biasanya KPK menggelar konferensi pers, Firli menyampaikan kronologi serta konstruksi perkara. Setelahnya wartawan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saat itu ada seorang wartawan yang menanyakan terkait perkara mantan Wali Kota Bima tersebut. Lalu Ali tiba-tiba mempersilakan Firli untuk berbicara mengenai kabar dugaan pemerasan yang sudah ramai seharian tersebut.

"Ini kelihatannya yang ditunggu Pak Ketua. Jadi memang ada pertanyaan banyak dari teman-teman terkait dengan semalam ya saya kira beredar proses permintaan keterangan pihak di Polda Metro gitu yaitu terkait dengan dugaan pemerasan. Di sana tertulis oleh Pimpinan KPK begitu Pak. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kami beri kesempatan Pak Ketua untuk memberi tanggapan atas pertanyaan dari hampir semua dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini barangkali begitu Pak Ketua. Kami persilakan," kata Ali.

Penjelasan Firli Bahuri

Setelahnya Firli langsung bicara. Sepanjang Firli bicara, tak ada wartawan yang menyela untuk mengajukan pertanyaan atau meminta penegasan. Berikut ucapan Firli:

Tentu sulit untuk memberi jawaban karena pertanyaannya nggak ada. Nah ini penjelasan tadi kan. Tapi saya tahu apa yang kira-kira akan ditanyakan rekan-rekan.

Yang pertama memang kita memahami tentang beberapa informasi yang beredar. Tentu saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang tentu kita juga harus pahami, namun demikian kita menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh Pimpinan KPK. Kalaupun ada konfirmasi-konfirmasi yang bertanya tadi melalui WA saya ingin katakan itu tidak benar.

Supaya rekan-rekan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan Pimpinan, menghubungi beberapa kepala daerah, bahkan menteri, bahkan anggota DPR RI pun pernah. Saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu.

Yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu.

Yang kedua, ada yang bertanya. Ajudan saya hanya satu orang, namanya Kevin. Nggak ada yang lain.

Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua dan mungkin rekan-rekan mengikuti bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis setidaknya dua kali seminggu dan tempat itu adalah tempat terbuka, jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar. Saya pastikan itu tidak ada. Bawanya itu satu miliar dolar itu banyak loh itu. Siapa yang mau ngasih uang 1 miliar dolar itu?

Yang dipastikan adalah apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi pada Pimpinan KPK dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi kepada para pihak, apalagi yang tidak dikenal.

Saya di Kementerian Pertanian tuh kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna. Itu diambil fotonya. Jadi saya kira... apalagi pejabat-pejabat di bawah menteri, saya tidak ada yang kenal.

Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya clear-kan itu tidak pernah dilakukan sesuai yang dituduhkan.

Termasuk juga ekspose. Ekspose ini tidak ada yang memaksakan. Forum ekspose KPK kalau menangani perkara itu terbuka. Semua yang hadir apakah itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, Deputi Penindakan, Penuntutan, Dirtut, Dirsidik, Dirlidik hadir. Semua memiliki hak yang sama, tidak ada intervensi memaksakan kehendak supaya orang menjadi tersangka karena KPK bekerja berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan juga dia tunduk pada asas-asas pelaksanaan tugas KPK.

Selengkapnya di halaman berikut.